Krjogja.com - WONOGIRI - Istilah petugas partai kembali ramai diperbincangkan bahkan menimbulkan pro kontra.
Ketika banyak politisi PDI Perjuangan masih bimbang mengaku sebagai petugas partai, Bupati Wonogiri Joko Sutopo berani terang terangan menyatakan dirinya adalah petugas partai. Ditegaskan, tidak ada yang salah dalam sebutan tersebut.
Baca Juga: Tak Ada di Lineup PSIM, Rakic Ternyata Alami Hal Ini
"Status petugas partai atau apapun, yang terpenting adanya sebuah pemahaman oleh masyarakat," ujar Bupati Wonogiri yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan setempat kepada wartawan usai memimpin Musyawarah Cabang DPC PDI Perjuangan Wonogiri di kantor DPC Partai tersebut, Minggu (15/10/2023).
Menurut pria yang akrab disapa Jekek, Megawati bagi para kader PDI Perjuangan adalah sosok ketua umum, perekat ideologi dan panutan.
Baca Juga: PSIM Menang Lawan Nusantara United, Kas Hartadi Ucap Terimakasih Kepada Pemain
Megawati atas idealismenya, komitmen dan semangatnya, berani melawan sistem otoritarian Orde Baru yang saat itu memberangus demokrasi, tidak memberikan keterbukaan dan menjadikan demokrasi hanya alat kekuasaan.
"Seorang Megawati berani melawan itu. Maka Ibu Megawati jadi panutan kami," terangnya.
Baca Juga: Tanda Jasa Veteran Pejuang, Bukti Etnis Tionghoa Turut Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Selain itu, Megawati dengan idealismenya menggunakan PDI Perjuangan sebagai alat perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan, memperjuangkan kesetaraan jender, mewujudkan kerukunan pruralisme dan menjaga kebhinekaan.
Hal itu diperjuangkan melalui partai politik dan kebijakan-kebijakan para petugas partainya yang menduduki jabatan-jabatan di legilatif maupun eksekutif.
Baca Juga: Jokowi Sebut Puan Maharani Cocok Gantikan Megawati Sebagai Ketum PDIP
"Lalu, Pak Jekek apakah sebagai petugas partai? Iya, saya ditugaskan partai. Atas totalitas Ibu Megawati menjaga marwah nasionalisme itu menugaskan kepada kami. Maka label kami menjadi para petugas partai," ujarnya.
Kewenangan yang dimiliki melalui proses konstitusional kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang merepresentasikan pengentasan kemiskinan, meniadakan dikotomi mayoritas minoritas serta menjaga ideologi berbangsa dan bernegara, yakni pancasila.