KRjogja.com - WONOGIRI - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri mencatat terjadi inflasi Ramadan di kabupaten itu. Hasil perhitungan badan tersebut menyebutkan inflasi ramadan year to year (y to y) sebesar 4,16 persen.
"Itu (inflasi) khusus ramadan atau puasa, nanti ada rilis khusus lagi yakni inflasi hari raya atau lebaran," ungkap Kepala BPS Wonogiri Rahmat Iswanto ST MSi saat menyampaikan rilis di depan kalangan OPD di lingkungan Pemkab Wonogiri di kantornya, Senin (1/4/2024) siang.
Menurut dia, angka inflasi 4,16 itu tergolong tinggi di wilayah Jateng. Bahkan Wonogiri masuk tiga besar kabupaten dengan angka inflasi tertinggi selama puasa per Maret 2023 sampai Maret 2024 ini.
Baca Juga: Mudik, BMKG Prediksi Cuaca Hujan Ringan-Sedang
Komponen yang memicu tingginya inflasi di Kabupaten Wonogiri, kata Kepala BPS, kebutuhan sembako (beras, telor, tembakau/cukai) selama ramadan dan sektor kesehatan.
"Yakni adanya kenaikan tarif rawat inap di RSUD Wonogiri," ujar Rahmat di depan undangan rilis Berita Resmi BPS Wonogiri yang dihadiri Kepala Bappeda, Kadis Kominfo serta sejumlah perwakilan OPD dan mass media daerah.
Disebutkan, inflasi bahan pangan seperti beras, telor, daging ayam ras, gula maupun sandang akan dirasakan masyarakat saat BPS mengeluarkan rilis lebaran dalam beberapa hari ke depan.
Baca Juga: Hasil Riset Pares Soal Pemilu, Sentimen Negatif Mendominasi Media Sosial
"Bahkan kenaikannya dipastikan akan melebihi angka rilis ramadan," tutur Rahmat sembari menambahkan untuk berlebaran biasanya masyarakat atau konsumen ramai-ramai beli baju (pakaian) baru.
Dalam rilis BPS yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab muncul indikasi naiknya harga beras secara umum maupun khusus di Wonogiri akhir-akhir ini adalah lantaran ada mafia yang mempermainkan ketersediaan beras.
"Tingginya harga beras bukan petani yang menikmati keuntungan, tapi pedagang besar atau mengepul sebagai pemilik modal," tuding Kepala BPS Wonogiri.
Untuk mengendalikan harga bahan pokok khususnya beras di daerah Wonogiri Rahmat menilai rapat anggota TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) yang selama ini vakum perlu diadakan secara rutin.
"Tim yang diprakarsai Pemkab perlu duduk satu meja dengan melibatkan unsur aparat keamanan dan para 'pemain' besar perdagangan beras yang ada. BPS juga heran katanya Kabupaten Wonogiri ini surplus beras hingga 300 ribu ton, tapi kemana barangnya. Padahal, kenyataannya beras-beras asal daerah lain seperti Sukoharjo, Klaten bebas masuk daerah kita (Wonogiri), ini khan pasti ada mafianya yang harus ditangani Satgas Pangan," ungkap dia. (Dsh)