KRjogja.com - KARANGANYAR - Para personel penyelenggara pemilukada serentak 2024 dituntut bekerja profesional dan menjaga netralitas guna menghasilkan pemilu berkualitas.
Hal itu disampaikan Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi di hadapan ratusan anggota panitia penyelenggara pemilu (PPS) yang dilantik oleh KPU Karanganyar di aula Masjid Abdurahman Bin Auf Samira (Mabes) Convention Center (MCC) Karanganyar, Senin (26/5).
"PPS ujung tombak pemilu. Segera konsolidasi tugas di awal pendataan pemilih sampai DPT supaya betul-betul valid. Sinergi semuanya. Jaga netralitas dan profesional," katanya.
Baca Juga: Pidato Megawati Tutup Rakernas ke-V PDIP
Ia memastikan penyelenggaraan pemilu sudah dianggarkan pada 2023 APBD perubahan dan penetapan APBD 2024.
Sementara itu dalam pelantikan PPS, sebanyak 531 orang mengisi posisi di 177 desa/kelurahan. Mayoritas diisi penyelenggara pemilu 2024 saat pileg dan pilpres lalu.
Daryono mengatakan mereka yang dilantik akan menempati satu desa sebanyak 3 orang.
Sebelum resmi dilantik, para anggota PPS itu mengucapkan sumpah janji dan meneken pakta intregitas.
Baca Juga: nDalem Nampan Ikuti Menoreh Food Festival 2024
"Mereka merupakan hasil dari seleksi terbuka PPS yang kami buka, mereka sudah menyelesaikan tes CAT hingga tes wawancara," kata dia.
Pasca dilantik, ratusan anggota PPS terpilih akan mengikuti pembekalan di lokasi yang sama.
Daryono menekankan, dalam pembekalan tersebut mereka akan diberikan materi dan tugas terkait pemetaan TPS maupun persiapan pemuktahiran pemilih.
"Setelah ini, dilakukan pembentukan sekretariatan untuk PPS sehingga mereka bisa langsung bekerja, Sehingga kami mengucapkan terima kasih Pemkab, Lurah dan Desa yang membantu dalam seleksi PPK dan PPS untuk Pilkada Karanganyar hingga selesai terlaksana," ucap dia.
Anggota PPS diberi honor Rp1,1 juta sedangkan ketua PPS Rp1,2 juta per bulan. Mereka belum pasti akan ditanggung premi BPJS ketenagakerjaan oleh pemerintah.
'Yang jelas bersedia bayar mandiri preminya," katanya. (Lim)