Krjogja.com - SOLO - Komunikasi yang baik menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Karena komunikasi yang baik menjadi sangat menentukan dalam menyampaikan pesan atau informasi seputar industri hulu migas bagi daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, Pajak Bumi Bangunan (PBB) Migas, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.
Hal tersebut disampaikan pengamat migas Rinto A Pudyantoro dalam Lokakarya Media Periode I-2024 SKK Migas–KKKS, di Solo, Jawa Tengah, Kamis (25/7/2024). Di hadapan 32 jurnalis dari wilayah Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur, Dosen Universitas Pertamina tersebut mengulas tentang peran penting media di daerah dalam memajukan industri hulu migas.
"Komunikasi yang belum tersampaikan dengan baik, menjadikan daerah-daerah penghasil migas memiliki pengetahuan, pemahaman atau persepsi yang terlalu sederhana mengenai bagi hasil," ungkap Rinto dalam acara yang diselenggarakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) selama dua hari, 25-26 Juli 2024.
Baca Juga: HUT Ke-77 Kemnaker, Momentum Refleksi Kontribusi dalam Pembangunan Nasional
Dalam lokakarya ini, awak media juga diajak mengunjungi Migas Corner di Solo Techno Park, untuk mendapatkan visualisasi tentang industri migas dari hulu hingga hilir. Termasuk untuk mengenali berbagai fasilitas, peralatan, dan teknologi industri migas beserta perkembangannya.
Menurut Rinto, peran bisnis hulu migas seperti menghasilkan APBN dan APBD, mendorong efek multiplier ekonomi daerah dan nasional juga perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Daerah penghasil migas tentu mendapat bagi hasil dengan porsi lebih besar. Daerah nonpenghasil tetap mendapatkan juga meski dengan porsi yang lebih kecil.
Sementara Founder & Sekretaris Energy & Mining Editor Society Dudi Rahman menjelaskan mengapa media perlu meliput industri hulu migas karena industri ini memberikan kontribusi pendapatan besar bagi bangsa ini. Masyarakat juga berhak tahu tentang industri ini. Media juga wajib menyuarakan informasi sebagaimana fungsinya.
Baca Juga: Harlah Ke-26, PKB Kulonprogo Siap Menangkan Pilkada 2024
"Selain itu, Pemerintah juga butuh masukan untuk membuat kebijakan. Industri ini juga butuh dukungan dari stakeholders dan sebagai media dialog antara pemerintah, industry dan masyarakat itu sendiri," jelas Pimpinan Forum Editor Energi tersebut.
Kata Dudi, media pun perlu menjalin hubungan yang baik dengan insan humas. Media juga perlu membuka diri untuk menerima informasi terkait inovasi, teknologi, dan praktik terbaru dalam industri hulu migas. Pun perlu mencari informasi tentang penemuan cadangan baru, investasi baru, efisiensi operasi dan akuisisi aset migas.
"Informasi kepada publik terkait dampak positif sosial ekonomi yang mampu diberikan industri hulu migas, upaya mitigasi dalam mengatasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi dan implementasi energi hijau serta transisi energi juga menjadi informasi-informasi penting yang perlu diketahui masyarakat," kata Dudi.
Baca Juga: Pilwakot Salatiga, KIM Rapatkan Barisan
Sementara itu Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro menyampaikan, SKK Migas memberikan apresiasi atas dukungan dari media yang berperan dalam menyampaikan informasi mengenai kemanfaatan industri hulu migas, tidak hanya bagi perekonomian nasional, tetapi juga perekonomian daerah.
"Oleh karenanya kami terus mendorong kolaborasi dan sinergi SKK Migas dan KKKS dengan media. Engagement dengan media sangat penting, karena tidak hanya membangun komunikasi dan kedekatan, tetapi juga menjadi sarana SKK Migas dan KKKS memberikan update informasi perkembangan industri hulu migas," ucap Hudi. (San)