Sukarno mengatakan, pemerintahan baru diminta membantu dua pihak baik buruh dan pelaku usaha. Khusus buruh meminta kenaikan upah dan revisi aturan yang merugikan. Sedangkan untuk pelaku usaha, perhatian lebih harus dilakukan kepada industri tekstil.
Sukarno menjelaskan, industri tekstil mendapat prioritas mengingat kondisi di Kabupaten Sukoharjo sektor usaha tersebut sedang bermasalah. Sebab industri tekstil mendapat persaingan ketat, penurunan produksi yang berdampak pada melemahnya ekonomi. Hal ini berdampak pada kondisi industri yang harus merumahkan buruh.
Buruh dalam kondisi dirumahkan tidak punya pilihan karena harus menerima. Buruh tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan. Sebab selama dirumahkan dalam waktu tidak jelas sampai kapan tersebut buruh tidak menerima upah.
"Sektor industri tekstil harus mendapat perhatian penuh pemerintahan baru sekarang. Yang kami prioritaskan dimana banyak buruh disana dirumahkan tanpa pekerjaan dan tanpa upah. Kesejahteraan buruh tersebut menurun drastis dan terkesan jadi pengangguran," lanjutnya.
FPB Sukoharjo meminta keseimbangan antara pelaku usaha dan buruh diperhatikan pemerintah. Disatu sisi industri tetap berjalan dan disisi lain buruh mendapat pekerjaan dan upah layak.
"Pemerintahan baru juga wajib membuka lapangan kerja sebanyaknya dengan mendatangkan investor ke Sukoharjo," lanjutnya. (Mam)