KRjogja.com, KARANGANYAR - Dana perbaikan jalan senilai Rp124 miliar di Kabupaten Karanganyar potensial dicoret akibat efisiensi anggaran belanja di APBN dan APBD tahun 2025.
Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karanganyar Sutopo mengatajan anggaran itu terancam ditarik ke pusat. Efisiensi ini diatur Inpres nomor 1 tahun 2025.
"Nilai Rp124 miliar itu sudah dipetakan. Sedianya, itu buat membiayai 12 paket perbaikan jalan. Sumbernya DAK," katanya, Jumat (14/2).
"Sampai saat ini statusnya masih dicadangkan sehingga belum bisa digunakan untuk perbaikan jalan," kata dia.
Sutopo mengatakan, masing-masing paket jalan yang terimbas dari aturan itu yaitu paket Sudimoro - Ngargoyoso, Ngangkruk - Jeruksawit, Jumapolo - Jumantonο, Jalan MGR. Sugiyopranoto Karangpandan, Colomadu - Banyuanyar, Bendungan - Jenggrik, Grojogan - Sewu.
Kemudian, paket jalan Karangpandan - Blora, Palur - Dalon, Ngiri - Truneng, Pojok - Mojoroto, dan Gawanan - Gagaksipat.
"12 paket ini masuk dalam DAK dan sementara dicadangkan, sehingga belum bisa dieksekusi," kata dia.
12 paket pengerjaan jalan yang terimbas efisiensi yakni Sudimoro - Ngargoyoso : Rp 18.375.000.000, Ngangkruk - Jeruksawit : Rp13.450.000.000, Jumapolo - Jumantonο Rp 21.022.000.000, MGR Sugiyopranoto Karangapndan: Rp 17.794.000.000, Colomadu - Banyuanyar: Rp 15.750.000.000, Bendungan - Jenggrik: Rp 13.185.000.000, Grojogan - Sewu: Rp 6.484.100.000, Karangpandan - Blora: Rp 5.475.681.000, Palur - Dalon: Rp 4.000.000.000, Ngiri - Truneng: Rp 3.100.000.000, Pojok - Mojoroto: Rp 2.499.000.000 dan Gawanan - Gagaksipat: Rp 2.000.000.000.
Sementara itu di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Camat Colomadu Sriyono Budi Santoso mengatakan wilayahnya menerima anggaran infrastruktur lumayan besar. Bahkan alokasinya pada perbaikan jalan yang ditunggu-tunggu, akhirnya terlaksana. Namun ia pesimistis hal serupa pada 2025.
"DAK banyak dikurangi. Entahlah nanti perbaikan Jl Selokaton-Jeruksawit bisa terlaksana ataukah tidak?" katanya.
Anggota DPRD Karanganyar Dapil IV Hanung Turwaji mengatakan banyak anggaran transfer pusat ke daerah dialihkan ke biaya makan bergizi gratis (MBG). Itulah penyebab dilakukan efisiensi anggaran.
"MBG ini per tahun butuh Rp298 miliar. Ini program pemerintah. Akhirnya ketersediaan dana pembangunan di daerah cupet. Namun demikian, usulan dari bawah akan kita kawal supaya direalisasi sesuai kemampuan keuangan," katanya. (Lim)