KRjogja.com - KARANGANYAR - Wakil Bupati Karanganyar, Adhe Eliana, menegaskan bahwa pengawasan ketat dan kepatuhan terhadap standar higienis menjadi kunci keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.
Adhe menjelaskan, program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun generasi unggul yang sehat dan cerdas, sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045.
“Tujuan utama MBG adalah memastikan anak-anak kita terpenuhi gizinya dan menekan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia,” ujarnya usai rakor bersama BGN dan pemangku wilayah serta instansi terkait di kantor Dinas Kesehatan Karanganyar, Kamis (2/10/2025).
Untuk memastikan keamanan pangan, kata Adhe, setiap dapur MBG wajib memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sehat (SLHS). Sekolah juga diberikan kesempatan meninjau dapur MBG secara langsung guna memastikan kualitas makanan yang disajikan.
“Kalau keluar dari SOP, sanksi tegas akan diberikan, termasuk kemungkinan pemutusan kontrak,” tegasnya.
Hingga saat ini, dari 75 SPPG MBG di Karanganyar, baru sebagian yang sudah beroperasi. Untuk dapur yang belum beroperasi diwajibkan melakukan uji coba dan pelatihan terlebih dahulu guna menjamin kelancaran operasional dan kualitas makanan. Puskesmas dan pemerintah daerah juga rutin melakukan inspeksi berkala di dapur MBG untuk memastikan sertifikat dan SOP terpenuhi.
Adhe menambahkan, program ini juga diiringi koordinasi antara mitra, pemerintah desa, dan Forkopimca dalam pengawasan serta pemberian anggaran pengawas di sekolah. Jika terjadi pelanggaran serius, termasuk keracunan makanan, sertifikat SLHS dapat dicabut dan kontrak program dihentikan sementara.
Program MBG di Karanganyar sudah mengacu pada standar nasional SNI, meski Peraturan Presiden terkait masih dalam proses. Wabup berharap program ini berjalan lancar dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadirkan makanan bergizi dan aman bagi anak-anak sekolah.
Agung Wicaksono, Koordinator Wilayah SPPG Karanganyar, memberikan penjelasan terkait sertifikat layak higienis dan sehat (SLHS) serta mekanisme uji coba dapur MBG.
Agung mengakui bahwa proses pengurusan SLHS masih dalam antrean dan membutuhkan waktu verifikasi dari dinas terkait. Meski demikian, batas waktu sudah ditetapkan bagi mitra SPBG untuk melengkapi sertifikasi tersebut demi menjaga keamanan pangan.
Terkait kesempatan yang diberikan kepada sekolah untuk meninjau langsung dapur MBG guna memastikan makanan yang disajikan sehat dan higienis, Agung menyatakan dukungannya. Menurutnya, peningkatan jumlah dapur bertujuan untuk mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait keracunan dan menjaga mutu pangan tetap terjaga.
Baca Juga: Rekonstruksi Pembunuhan Sri Hartini di Karanganyar Ricuh, Keluarga Korban Serang Pelaku