Krjogja.com, PURWOKERTO - Untuk pengendalian inflasi dan menekan harga beras jenis medium di pasaran yang sudah mencapai Rp 12.500/ kilogram (kg) terhitung mulai Senin (28/8/2023).
Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas, hingga Senin (28/8/2023) sudah mengglontorkan sebanyak 6.321.107 kg beras jenis medium di pasar tradisional, dan pengecer.
Beras sebanyak itu diglontorkan di sembilan pasar tradisional dan 69 pengecer di Kabupaten Banyumas. Kesembilan pasar tradisional yang mendapat sasaran operasi pasar yakni Pasar Manis, Pasar Wage, Pasar Sokaraja, Pasar Rawalo, Pasir Pahing, Pasar Pon, Pasar Karanglewas, Pasar Wangon, dan Pasar Kliwon.
Baca Juga: Bocoran Pemkab Bantul, Tarif Restribusi Pantai Selatan Tidak Akan Naik
Pimpinan Cabang Perum Bulog Banyumas, Rasiwan di sela sela penggelontoran beras di Pasar Manis Purwokerto, menjelaskan penggelontoran beras itu untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan beras medium di tingkat konsumen utamanya di pasar tradisional.
"Bulog Cabang Banyumas saat melaksanakan penugasan pemerintah untuk menyalurkan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras medium di tingkat konsumen," jelas Rasiwan.
Menurutnya SPHP di tingkat konsumen bertujuan untuk menjaga daya beli di masyarakat dan pengendalian inflasi terhitung mulai hari ini hingga sepekan ke depan.
Pimpinan Cabang Perum Bulog Banyumas, Rasiwan di sela sela penggelontoran beras di Pasar Manis Purwokerto, menjelaskan penggelontoran beras itu untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan beras medium di tingkat konsumen utamanya di pasar tradisional.
"Bulog Cabang Banyumas saat melaksanakan penugasan pemerintah untuk menyalurkan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras medium di tingkat konsumen," jelas Rasiwan.
Menurutnya SPHP di tingkat konsumen bertujuan untuk menjaga daya beli di masyarakat dan pengendalian inflasi terhitung mulai hari ini hingga sepekan ke depan.
Baca Juga: Monumen Antroposen, Proyek Budaya Bermaterial Sampah Plastik
"Stabilisasi akan dilakukan secara masif, dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi," ungkapnya. Ia menambahkan untuk stabilisasi harga ini setiap pengecer mendapat dua ton/ minggu.
Beras yang diglontorkan ke pengecer dan distributor itu dijual dengan harga maksimal Rp 9.450/kg, atau Rp 47.750 / pack yang berisi lima kilogram.
Selain di Kabupaten Banyumas, Perum Bulog Cabang Banyumas juga melakukan operasi pasar di tiga kabupaten lain di wilayah eks karesidenan Banyumas yakni Kabupaten Cilacap di tujuh pasar tradisional, 25 pengecer.
"Stabilisasi akan dilakukan secara masif, dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi," ungkapnya. Ia menambahkan untuk stabilisasi harga ini setiap pengecer mendapat dua ton/ minggu.
Beras yang diglontorkan ke pengecer dan distributor itu dijual dengan harga maksimal Rp 9.450/kg, atau Rp 47.750 / pack yang berisi lima kilogram.
Selain di Kabupaten Banyumas, Perum Bulog Cabang Banyumas juga melakukan operasi pasar di tiga kabupaten lain di wilayah eks karesidenan Banyumas yakni Kabupaten Cilacap di tujuh pasar tradisional, 25 pengecer.
Baca Juga: Genjot Jumlah Investor Dalam Negeri Pasar Modal di DIY
Kabupaten Purbalingga di empat pasar tradisional, 24 pengecer, dan Kabupaten Banjarnegara di lima pasar dan 10 pengecer.
Sehingga secara keseluruhan di wilayah Banyumas raya ada 25 pasar dan 128 pengecer yang mendapat glontoran beras Bulog dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dan pengendendalian inflasi.
Untuk optimalisasi dan efektivitas penyaluran SPHP di tingkat konsumen Kantor Cabang Bulog Banyumas melakukan koordinasi, dan monitoring dengan Pemkab setempat melalui dinas perdagangan, dan dinas pertanian dan pangan. (*)
Kabupaten Purbalingga di empat pasar tradisional, 24 pengecer, dan Kabupaten Banjarnegara di lima pasar dan 10 pengecer.
Sehingga secara keseluruhan di wilayah Banyumas raya ada 25 pasar dan 128 pengecer yang mendapat glontoran beras Bulog dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dan pengendendalian inflasi.
Untuk optimalisasi dan efektivitas penyaluran SPHP di tingkat konsumen Kantor Cabang Bulog Banyumas melakukan koordinasi, dan monitoring dengan Pemkab setempat melalui dinas perdagangan, dan dinas pertanian dan pangan. (*)