KRjogja.com - GUNUNGKIDUL - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Dengan pencapaian tersebut, merupakan ke -10 Gunungkidul menerima predikat WTP secara beruntun.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, keberhasilan meraih WTP ke -10 sejak tahun 2015. Merupakan prestasi luar biasa hasil dari kerja keras seluruh pengawai di lingkup pemerintah dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas hasil audit yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Prestasi tersebut menunjukkan, bahwa pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki komitmen dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Alhamdulillah, atas kerja keras seluruh jajaran dalam menindaklanjuti LHP BPK, kita kembali mendapatkan predikat WTP yang ke-10,” ujar Endah Subekti Kuntariningsih.
Baca Juga: Guru Keracunan MBG, Kok Bisa?
Pemerintah juga memiliki komitmen kuat atas penerapan efektivitas pengelolaan keuangan. Dengan demikian, Endah mendorong seluruh komponen meningkatkan efisiensi kinerja, sehingga nantinya predikat ini terus dapat dipertahankan dan melekat dengan Gunungkidul.
"Semoga ke depan kita terus bisa mempertahankannya predikat ini dan jauh lebih baik kembali," ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Sri Suhartanta menambahkan, terdapat beberapa aspek yang diperiksa BPK meliputi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengungkapan informasi keuangan yang akurat.
Baca Juga: Tertipu Miliaran Rupiah, Paman Laporkan Ponakan ke Polda DIY
Beberapa hal menjadi catatan kemudian langsung ditindaklanjuti dengan pembenahan berkas-berkas laporan. Sri Suhartanta bersyukur atas capaian ini, dimana Gunungkidul kembali berhasil mendapatkan opini WTP untuk yang ke 10 dan secara berturut-turut.
"Tentu kami sangat bersyukur atas capaian yang ada dan bagaimana nantinya untuk mempertahankan predikat WTP ini," ujar Sri Suhartanta.
Dengan capaian itu menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar menjunjung tinggi transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelaporannya, bukan hanya sekedar formalitas saja.
Baca Juga: Penjualan Ilegal Barang Bersubsidi, Tersangka Beralasan Jatah Pupuk Bersisa
Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY, Agustin Sugihartatik, menyebutkan bahwa opini WTP yang diberikan bukan hanya berdasarkan kesesuaian laporan dengan standar akuntansi, tetapi juga memperhatikan dampak langsung pengelolaan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Untuk Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, ini adalah yang ke-10 kalinya mendapat opini WTP. Sebuah pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi,” kata Agustin.