“Semua kegiatan guru di Sleman disupport dengan dana, termasuk kombel dalam setiap kegiatannya mendapat dukungan dana agar lebih mudah beraktifitas,” ujarnya.
Sleman memberi apresiasi bagi guru yang berprestasi dengan dijadikan narasumber berbagai kegiatan, menurut Ery dalam peran ini mereka diberikan kompensasi, sehingga dapat menambah penghasilan.
Sleman tidak lepas dari masalah kekurangan guru, namun dalam transformasi SDM pendidikan, Pemkab memiliki komitmen memenuhinya melalui pembukaan formasi guru PPPK.
“Bahkan sebelum ada PPPK, Sleman telah menyeleksi para GTT untuk diangkat sebagai PHL guru yang dibiayai pemda senilai UMK,” tegasnya.
Baca Juga: Laka Laut dan Sungai, 2 Meninggal 1 Belum Ditemukan
Untuk membantu semua guru non ASN baik sekolah negeri dan swasta, Kabupaten Sleman memberi fasilitasi bantuan penyusunan dokumen pembelajaran. Sedangkan untuk PTT Tendik diberikan bantuan untuk penyusunan laporan pekarjaan.
“Anggaran setahun untuk keperluan ini mencapai Rp. 73 M,” kata Ery.
Kepada para guru GTT dan PTT, sebagai wujud perlindungan maka oleh Kabupaten Sleman semuanya dijaminkan di BPJS Ketenagakerjaan, yang preminya dibayari oleh pemkab. Dalam pengelolaan pendidikan, Ery mendorong semua sekolah untuk melakukan inovasi.
Pemkab Sleman menurut Ery berupaya mengendalikan pengelolaan mutu sekolahnya dengan capaian prestasi dan inovasi. Pengelolaan pendidikan di Sleman dilaksanakan melalui 3 pilar pembangunan pendidikan.
Baca Juga: Peneliti Indonesia Curhat, Lelah Kembangkan Produk Lalu Kalah dengan Barang Impor
Pertama, peningkatan pemerataan layanan akses pendidikan. Semua warga sleman usía sekolah harus bisa sekolah. Ery menjelaskan, bagi anak anak dari kelaurga miskin diberikan bantuan personal yang besarnya sama dengan PIP untuk kebutuhan pribadinya.
Pemkab Sleman juga tidak ingin ada anak yang putus sekolah, maka pihaknya memiliki program retrieval, ditarik lagi untuk kembali bersekolah dengan pembiayaan awal dicukupi, selanjutnya untuk operasionalnya melalui BOSDA.
“Sleman BOSDA tidak hanya diberikan untuk sekolah di bawah kewenangan pemda, namun juga madrasah yang dibina kemenag, karena semua muridnya juga warga Sleman,” ujarnya.
Pilar pembangunan pendidikan yang kedua adalah peningkatan pemerataan mutu. Harapannya semua sekolah mutunya merata, kendati di era merdeka belajar tidak bisa dilakukan asesmen bersama, namun pengendalian mutunya harus tetap dilakukan.
Baca Juga: Teknologi dan Perubahan Iklim Pengaruhi Industri Asuransi Indonesia, Apa Penyebabnya?
“Dari penyusunan kurikulum, dokumen pembelajaran, bahkan Sleman memiliki bank soal yang terstandar yang bisa dipilih dan digunakan oleh sekolah-sekolah untuk melaksanakan asesmennya, ini sebagai pengendalian mutu,” jelasnya.
Selanjutnya yang terakhir adalah penguatan tata kelola. Melalui tata kelola yang baik maka dalam pelaksanaan BOS dan BOSDA di Sleman, Dinas Pendidikan dapat menyajikan laporan penyelenggaraan keuangan daerah di awal.
