Mewakili warga korban pencoretan, ia hanya berharap pemerintah turun tangan ke lapangan untuk mengembalikan jatah bantuan ke warga yang berhak. Sebab dengan indikasi tersebut, akhirnya memicu konflik di masyarakat dan BLT akhirnya diberikan tidak sesuai dengan sasaran.
Terpisah, Sekcam Plupuh, Supri Hariyanto mengaku belum mendapatkan laporan terkait indikasi politisasi BLT dan pencoretan penerima karena muatan Pilkades itu. Pihaknya akan segera mengecek dan turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi itu. "Belum ada laporan, segera akan kami cek ke lapangan,†ujarnya.
Sementara, Kades Sidokerto, Untung menegaskan isu politisasi BLT itu tidak benar. Ia menyebut pemberian BLT kompensasi BBM sudah sesuai dengan data dari atas. "Itu tidak benar. Kalau menurut saya sudah sesuai (data). Nanti kita akan cek lagi apa yang kurang,†paparnya melalui telepon kepada wartawan.
Ia juga sempat bertanya balik siapa-siapa warga yang melaporkan itu. Jika memang tidak benar, maka ia siap akan balik melaporkan mereka. "Kalau memang ada yang laporan, saya menghargai tapi saya juga minta nama-nama yang laporan siapa-siapa saja. Kalau tidak benar, nanti saya akan lapor balik,†tegasnya.
Untuk diketahui, Desa Sidokerto akan menggelar Pilkades serentak bersama 18 desa lainnya pada 25 Oktober mendatang. Saat ini sudah tahapan pengundian nomor urut calon. Pada Pilkades kali ini, ada tiga calon yang maju ke Pilkades Sidokerto.
Selain petahana dan sang istri, Anna Isnawati, ada satu calon pendatang baru yakni Heru Budiyanto. Dari kabar yang berkembang, rivalitas petahana dan calon penantangnya itu sangat sengit sehingga akhirnya terbawa pada situasi di masyarakat. (Sam)
