KARANGANYAR, KRJOGJA.com -Â Â Manajemen RSUD Karanganyar menyiapkan tim dokter, sarana prasarana hingga aspek administratif penanganan pasien pengidap corona. Setiap pasien bergejala penyakit tersebut serta memiliki riwayat bepergian ke luar negeri mendapat perhatian khusus.Â
Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan BLUD RSUD Kartini Karanganyar, dr Kristanto Setiawan mengatakan pihaknya menunggu keputusan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terkait RS pemerintah tipe apa saja yang boleh menangani pasien pendertia corona. Di RSUD Kartini bertipe C, penanganannya memerlukan SK alias tidak boleh sembarangan tanpa petunjuk pemerintah provinsi.Â
"Karena ini (corona) adalah isu nasional, sehingga pemerintah pusat melalui provinsi mengaturnya. Biasanya, RS tipe A yang berwenang menangani seperti saat merebaknya SARS yang dirujuk ke RS Dr Moewardi Solo,†katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (28/1).
Fasilitas kesehatan yang butuh SK dari Dinas Kesehatan Provinsi selain RSUD Karanganyar adalah dokter keluarga dan klinik. Meski belum mengantongi instruksi resmi penanganan penyakit itu, namun RSUD Karanganyar telah membentuk tim dokter spesialis paru jika sewaktu-waktu menanganinya. Termasuk menyiapkan ruang isolasi suspect
corona dan persiapan medis terstandar.
“Apabila menangani pasien bergejala sesak napas, panas tinggi, wajid ditanya apakah usai bepergian ke luar negeri terutama China, Singapura dan negara endemis corona? Jika iya, maka pasien itu masuk observasi corona. Menjalani pemeriksaan lab untuk fungsi hati dan sampel lendir/dahak,†katanya.
Namun jika histori perjalanannya aman, maka dikelompokkan ke pasien infeksi paru (pnemonia). Disiapkan dua ruang isolasi air bourne
dan empat ruang non air bourne
. Tim medis juga menerapkan perlindungan diri seperti pemakaian masker, sarung tangan, baju, penutup kepala dan upaya higiene lainnya.
Guna mengantisipasi penyebaran virus itu, ia mengimbau Puskesmas dan kader kesehatan di masyarakat menyebarkan informasi terkait corono. Terkait gejala dan cara mencegah penularannya.
Pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) serta Dinas Ketenagakerjaan mengenai pemeriksaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pulang kampung dalam keadaan sakit. (Lim)
