KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (Apkli) mendesak pemerintah memberi kemudahan usaha ekonomi kerakyatan, alih-alih membuka kerjasama dengan investor asing. Konsep lima pilar revolusi kaki lima Indonesia dinilai kunci sukses mempertahankan kedaulatan bangsa yang makin terkikis kepentingan kapitalis.
“Apa yang ada di republik ini harus untuk rakyat dan bangsanya sendiri. Silakan asing mengetuk pintu dan menyampaikan maksudnya asalkan baik. Kita juga bisa berpartner. Namun jika niatannya menindas dan menjajah ekonomi, lawan!†kata Ketua Umum DPP Apkli, Ali Mahsum kepada wartawan usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apkli di Tawangmangu, Jumat (22/12/2017).
Apkli melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum menyejahterakan pelaku usaha kerakyatan, dalam hal ini sektor UKM. Dicontohkannya, bisnis retail di pasar modern lebih banyak dinikmati para pemodal asing. Kalangan tersebut juga memperoleh kemudahan pinjaman modal dari pemerintah. Permodalan itu seharusnya diberikan kepada pelaku ekonomi kerakyatan.
“Perputaran uang dari ekonomi PKL itu mencapai Rp 9.750 triliun per tahun. Ini kekuatan luar biasa yang seharusnya diperhitungkan,†katanya.
Di bidang permodalan, ia mendesak pemerintah menguatkan payung hukum kredit usaha rakyat (KUR) hingga Rp 25 juta tanpa agunan. Dengan hanya dinaungi aturan menteri koperasi dan UMKM, belum mampu memaksa perbankan menyetujui pinjaman modalnya.
“Hanya satu bank dari 33 bank yang mau melaksanakan KUR tanpa agunan sampai Rp 25 juta. Permenkop UKM ini perlu dinaikkan menjadi perpres,†katanya.
Rakernas selama tiga hari (22-24/12/2017) itu mengusung tema ‘Satukan Kekuatan Nusantara Bersama PKL, Selamatkan Merah Putih dan NKRI. Acara ini dihadiri perwakilan Apkli dari provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Begawan ekonomi Indonesia Rizal Ramli datang untuk memberi wejangan tentang ekonomi rakyat dan membuka secara resmi rakernas.
Ali melanjutkan, gerakan revolusi kaki lima Indonesia disiapkan selama setengah tahun terakhir. Asosiasi ini mmemperjuangkan lima pilar revolusi kaki lima Indonesia, yaitu fasilitas lahan usaha PKL, keuangan, barang dan jasa usaha PKL dengan harga lebih premium, daya dukung teknologi informasi dan komunikasi usaha, serta pendampingan usaha.
