SOLO, KRJOGJA.com - Karena berseliweran isu kudeta terhadap PB XIII Hangabehi, serta seolah adanya intervensi terhadap kerabat kraton Kasunanan Surakarta, rapat untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengelola Cagar Budaya Kraton Surakarta terpaksa ditunda lagi.
“Saya tidak ingin rapat diputuskan terburu-buru dan emosional, sementara masih berseliweran isu kudeta terhadap raja PB XIII , yang tidak bisa hadir secara pribadi dalam rapat,†ujar pimpinan rapat pembentukan UPT Badan Pengelola Cagar Budaya Kraton Surakarta yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal (Purn) Subagyo HS, di Ruang Manganti Praja,Balai Kota Solo, Kamis (7/9/2017).
Diakui oleh Subagyo HS, meski telah digelar tiga kali rapat dihadiri pejabat negara serta kerabat kraton kasunanan Surakarta dan tidak membuahkan keputusan yang signifikan, namun pihak Wantimpres yang ditugasi Presiden Jokowi untuk menata kraton kasunanan Surakarta, akan melangkah sekali lagi untuk meminta agar raja kraton Surakarta ISKS PB XIII Hangabehi mau menandatangani surat kuasa sebagai dasar pembentukan UPT Badan Pengelola Kraton Surakarta.
“Tim kecil terdiri Gusti Panembahan Tedjowulan, Gusti Dipo Koesoemo, Gusti Nenok dan Gusti Ratu Alit secepatnya akan kembali mendatangi PB XIII . Hasilnya akan dibawa dalam rapat yang bakal digelar di kantor Wantimpres Jakarta 13 September mendatang,†ujar Subagyo HS yang tetap optimis masalah kraton Surakarta bakal cepat selesai.
Rapat yang berlangsung hampir tiga jam itu dihadiri oleh perwakilan-perwakilan kementerian, seperti perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
Sementara dari kerabat Kraton Kasunanan Surakarta hadir KGPHPA Tedjowulan, KGPH Puger, GKR Wandansari Koes Moertiyah dan Gusti Nenok.
Sebelumnya Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo sempat kecewa karena PB XIII yang ditunggu bisa hadir secara pribadi malah mewakilkan kepada pria yang mengaku sentana dalem bernama Deny Narsugama SIP. Narsugama di hadapan forum rapat mengaku pihaknya mewakili Sinuwun PB XIII dan mendapatkan surat kuasa untuk menghadiri rapat. “Ini preseden tidak baik, kalau semua yang diundang rapat mewakilkan seperti surat kuasa ya repot. Keputusan pemerintah untuk membentuk UPT sebagai wadah untuk membangun kraton Surakarta agar moncer kembali sebagai destinasi wisata bakal tertunda lagi,â€ujarnya.
GKR Wandansari sempat mendesak agar hari ini juga bisa ditanda tangani surat kuasa dari kraton Surakarta, konsep surat menurut Wandansari atau Koes Moertiyah itu kraton Surakarta tidak hanya diwakili oleh Sinuwun PB XIII tapi juga didampingi Panembahan Tedjowulan serta anak raja PB XII dan wakil dari trah PB II hingga XI. “Soalnya kalau mundur lagi sudah masuk bulan Suro, dimana upacara adat itu butuh pendanaan yang diupayakan pemerintah melalui wadah UPT yang gagal dibentuk karena hanya menunggu tanda tangan PB XIII yang tidak memberi jawaban yang pasti malah menggantungkan masalah,†ujar Koes Moertiyah. Akhirnya rapat ditunda 13 September untuk memberi kesempatan Tim Kecil menemui kembali PB XIII.(Hwa/Hut)
