KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Penataan infrastruktur di wilayah perbatasan Kabupaten Karanganyar bakal digarap lebih serius. Pemkab mengantongi komitmen pembiayaan dari pemerintah pusat untuk membuka akses di area tersebut.
“Tahun ini kita mendapat bantuan APBN Rp 35 miliar dengan sasaran peningkatan kualitas jalan di Colomadu. Ruasnya di persimpangan Jalan Adi Sucipto menuju Kartasura (Colomadu-Kalipati), Colomadu-kompleks Auri sampai perbatasan Boyolali lalu Colomadu-Tugu Makuto dan ke Bandara Adi Soemarmo. Dari APBN dianggarkan Rp 35 miliar,†kata Bupati Karanganyar, Juliyatmono kepada KRJOGJA.com, Selasa (28/3/2017).
Penyempurnaan ruas jalan di perbatasan Kabupaten Karanganyar ujung barat itu mendukung penyiapan pusat bisnis di Colomadu yang merupakan akses utama dari bandara ke Solo. Melalui infrastruktur jalan lebih sempurna, lanjutnya, hal itu akan menarik minat investor menanamkan modalnya. Bupati mengatakan, wilayah perbatasan lainnya juga sedang disiapkan penataan serupa Colomadu sepertti pembuatan jembatan Sungai Bengawan Solo di Kragaan, Gondangrejo yang menghubungkannya ke Kecamatan Kebakkramat.
“Pemerintah pusat menyetujui pembangunannya senilai Rp 40 miliar,†katanya.
Selain di perbatasan sisi barat itu, Pemkab juga menyiapkan potensi investasi berbasis wisata alam di Tawangmangu dan Ngargoyoso. Meski sebagian lahan dimiliki instansi Perhutani dan Kodam IV/Diponegoro, namun Pemkab telah mengantongi kesediaannya mengembangkan pemanfaatan aset tersebut.
“Sebenarnya yang kita miliki hanya Pablengan di Matesih. Nanti akan disertifikatkan tanah itu karena selama ini bukti kepemilikannya hanya surat dari Mangkunegara,†katanya.
Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto mengingatkan perlunya percepatan program pemerintah di era kepemimpinan Juliyatmono-Rohadi Widodo pada tahun ini. Sebab, akhir masa jabatan keduanya berakhir 15 Desember 2018. Terkait penataan kawasan perbatasan, Sumanto mengatakan hal itu melandasi pembangunan tahap selanjutnya dengan sasaran pemantapan daya saing wilayah dan kesejahteraan sosial.
“Perbaikan akses di daerah perbatasan urgen ketika kita ingin mengembangkannya menjadi pusat bisnis dan perekonomian yang tak kalah dengan lokasi pusat pemerintahan kabupaten,†katanya. (R-10)
