Krjogja.com - WONOGIRI - Dengar pendapat (hearing) terkait program BPJS yang digelar DPRD Kabupaten Wonogiri berlangsung alot, Kamis (09/11/2023). Saking alotnya pembahasan antarinstansi yang terlibat seperti anggota dewan, Sekda, BPJS dan Dinas Kesehatan (Dinkes) tersebut muncul tudingan bahwa ruwetnya pengurusan rujukan BPJS di kabupaten itu lantaran ada konspirasi yang bertendensi bisnis.
"Dari awal sampai sekarang bahkan jika diteruskan mungkin sampai tidak ada titik temunya saya menduga kasus ini (rujukan BPJS) ada konspirasi," ungkap Ketua Komisi l DPRD Wonogiri Bambang Sadriyanto.
Di depan peserta dengar pendapat yang dipimpin Ketua DPRD Sriyono SPd dan dihadiri Sekda Wonogiri Drs Haryono MM, wakil rakyat asal Kecamatan Selogiri ini mendesak agar Ketua DPRD memerintahkan Kepala Dinkes Wonogiri untuk menyelesaikan masalah ini.
Baca Juga: Hujan Datang, Saluran Air Diminta Dibersihkan
"Karena dinas ini (Dinkes) yang menangani maka serahkan saja kepala Dinkes untuk bertanggung jawab, selesai, tidak usah kemana-mana yang dibicarakan," kata pria yang akrab disapa Bambang Kingkong.
Menurut Bambang, carut marut program rujukan pasien BPJS di Wonogiri muncul karena tidak adil dan meratanya rujukan BPJS. Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengaku heran dan sulit percaya kasus ini justru dialami rumah sakit pemerintah.
"Dari sembilan RS yang ada justru RSUD Wonogiri yang notabene milik Pemkab malah sepi menerima rujukan pasien BPJS. Ini khan aneh ibaratnya ayam mati kelaparan di lumbung pangan," ujar 'Kingkong' dengan nada tinggi.
Pihaknya mensinyalir rujukan pasien BPJS dari daerah 'diarahkan' ke RS swasta tertentu. Padahal, untuk menuju RS swasta yang dirujuk tersebut melewati beberapa RS lain termasuk RSUD dr Soediran milik Pemkab dengan memiliki fasilitas lengkap dan SDM paramedis yang mumpuni.
Ketua DPRD Sriyono SPd yang ditemui wartawan usai memimpin dengar pendapat juga mengaku kecewa dengan pimpinan BPJS yang dihadirkan. Sebelum hearing beberapa hari lalu sebenarnya sudah dirapatkan dengan bupati namun hasilnya juga masih ngambang sehingga diputuskan harus ada hearing di DPRD.
"Saya agak kecewa juga acara ini sudah dijadwalkan tapi dia (pimpinan BPJS) tadi kok beralasan tidak membawa data-data pendukung," kata orang nomor satu di DPRD Wonogiri.
Direktur RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dr Adhi Dharma MKes mengungkapkan data pasien BPJS dari Januari hingga Agustus 2023 lalu relatif kecil. Kondisi memprihatinkan ini, sempat disampaikan kepada Bupati Wonogiri Joko Sutopo sehingga muncul Surat Edaran (SE) Kepala Dinkes ke jajaran pimpinan Puskesmas se Kabupaten Wonogiri.
"Edaran (surat) sangat ampuh nyatanya pada Oktober angka rujukan BPJS yang masuk RSUD naik signifikan," kata Adhi Dharma. (Dsh)
