KARANGANYAR, KRJOGJA.com -Anggaran pengentasan kemiskinan pada tahun 2020 diproyeksikan menyentuh Rp 20 miliar yang dialokasikan ke program sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Diharapkan, realisasi program tersebut mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar sebesar 10,03 persen.
“Anggaran pengentasan kemiskinan itu masuk ke program dinas. Sekitar Rp 15 miliar-Rp 20 miliar disiapkan. Kenaikannya cukup signifikan dibanding tahun 2018 yang tak lebih dari Rp 10 miliar,†kata Bupati Karanganyar, Juliyatmono kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS tahun 2020 di gedung DPRD Karanganyar, Jumat (22/11).
Program pengentasan kemiskinan bakal lebih spesifik ke pemberdayaan personal. Sehingga, pendataan warga miskin lebih diseriusi. Sinergitas pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa tak bisa ditawar lagi. Bupati mengatakan, angkatan kerja menjadi sasaran program tersebut. Data yang diterimanya, warga miskin di Karanganyar mencapai 80 ribu jiwa atau rata-rata terdapat 400 warga miskin per desa di Karanganyar.
“Itu data dari BPS. Namun kita akan menyidergikan pendataan khusus dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apakah benar begitu kondisinya?†katanya.
Sementara itu Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo menyetujui pemberian anggaran lebih untuk menekan angka kemiskinan hingga minimal di angka 5 persen. Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), usulan pengentasan kemiskinan mendominasi.
“Kami tentu menyetujui usulan pengentasan kemiskinan agar dinadai lebih signifikan. Terlebih, itu yang banyak diusulkan. Semoga nantinya, pelaksanaan oleh OPD yang membidangi dapat tepat sasaran. Komisi di DPRD akan mengontrolnya,†kata Bagus.
Kalangan DPRD juga meminta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) untuk melihat progres penurunan kemiskinan, dari program yang telah dilaksanakan.