KRjogja.com - SOLO - Debat dalam Pilpres 2024 bakal segera memasuki tahap akhir. Dimana debat keempat berikutnya pada 21 Januari 2024 di antaranya mengambil tema 'Pembangunan Berkelanjutan'.
Lantas, bagaimanakah pembangunan berkelanjutan di Jawa Tengah?
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Setia Budi Solo, Yulianto mengatakan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jateng masih terseok-seok. Di antaranya soal kemiskinan yang tak kunjung terentaskan. Di mana orang miskin dari tahun ke tahun di Jateng masih itu-itu saja.
Sejak Ganjar Pranowo menahkodai Jateng, pada Maret 2013 ada 4,73 juta penduduk miskin, sedangkan 10 tahun kemudian pada Maret 2023, penduduk miskin masih 3,79 juta orang.
Baca Juga: Jimmy Carr, Komedian Legendaris Inggris Gelar Tur Dunia di Jakarta dan Bali
Di mana penurunan jumlah penduduk miskin di bawah target Ganjar 10%.
"Yang miskin masih miskin. Kemiskinan di Jateng masih sama saja dari periode lalu sampai sekarang. 2022 ke 2023 hanya turun 0,16%. Tak turun signifikan," katanya, Selasa (16/1/2024).
Data kemiskinan yang dipegang pemerintahan di era Ganjar Pranowo seharusnya langsung ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan. Terlebih Ganjar memimpin Jawa Tengah selama dua periode, 2013-2023.
Ada 10 kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jateng pada Maret 2023, di antaranya mulai Kebumen 16,34%, Brebes 15,78%, Wonosobo 15,58% hingga Sragen 12,87% dan Klaten 12,28%.
"Sudah tahu datanya kemiskinan masih tinggi, ya sinkronkan. Langsung datangi lokasi. Berikan stimulan. Selain pak Ganjar, para elite partai politiknya juga bisa melakukan hal sama seperti itu," terang dia.
Baca Juga: Catatan Forpi Kota Yogya, Agar Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah Tidak Terulang
Namun, ia melihat hal itu tidak dilakukan. Akhirnya, blusukan Ganjar yang digaungkan selama memimpin Jateng hanya sekadar slogan.
Di mana warga miskin bertempat tinggal kurang layak dan tanpa pekerjaan mapan masih ada saja, seperti halnya viralnya potret kemiskinan yang dialami nenek Kaswiyah (79) di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes beberapa waktu lalu.
"Fakta di tiap desa begitu. Rumah tidak layak huni, sulit hidup sehari-hari dan pengangguran tinggi. Itu jadi salah satu indikator kemiskinan itu di Jateng yang masih ada," ungkap dia.
Dalam penelitian yang dikerjakannya, Jawa Tengah tertinggal dibanding Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY dalam mengentaskan kemiskinan dan menaikkan taraf hidup masyarakatnya. Hal itu tak lepas dari kurang seriusnya kepala daerah dalam menyinkronisasi program dengan realitas di lapangan.