KRjogja.com - KARANGANYAR - Irigasi non aset pemerintah pusat yang selama ini terlantar, akan diperbaiki. Seluruh unit kerja Kementrian PU dikerahkan untuk mendata irigasi-irigasi tersebut.
Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo kepada wartawan usai berdialog dengan petani di Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat yang tergabung di Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A).
"Melalui Inpres no 2 tahun 2025, irigasi non-pusat yang selama ini tidak direhabilitasi akan diperbaiki oleh pemerintah pusat melalui Inpres No. 2 tahun 2025. Data irigasi non-pusat sangat minim, sehingga perlu dilakukan pendataan ulang. Rehabilitasi irigasi akan dilakukan di seluruh Indonesia untuk mendukung swasembada pangan," kata Doddy, Sabtu (27/9/2025).
Berdasarkan informasi yang diterimanya, banyak saluran irigasi teknis milik non pemerintah mangkrak hingga puluhan tahun.
Ia mengatakan persiapan data jelang rehabilitasi saluran irigasi pertanian tergolong urgen. Apalagi, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) telah mencapai 93 persen dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan petani dan swasembada pangan. Pencapaian ini disebutnya telah melebihi target awal. Sasaran program tak hanya berlokus di daerah sentra pertanian namun juga diperluas ke daerah berpotensi membuka lahan pertanian baru.
"Program ini akan diperluas ke kecamatan lain dan anggarannya akan ditingkatkan pada tahun 2026. Naik 50 persen dibanding tahun 2025. Ada 12.000 titik irigasi akan diperbaiki tahun depan. Kementerian PU bertanggung jawab mengalirkan air hingga sawah terjauh, sementara Kementerian Pertanian menangani pembasmi hama dan subsidi pupuk," katanya.
Baca Juga: Museum KR Diresmikan, Menyimpan Jejak Perjuangan Bangsa Sejak Kemerdekaan
Sementara itu dalam dialog dengan GP3A, Doddy mendengar keluh kesah para petani. Mereka mengeluhkan serangan hama pertanian yang mengancam kelangsungan hidup tanaman padi. Marno, Ketua GP3A Kebakkramat menyebut para petani di wilayah pengairannya bercocok tanam padi sepanjang musim. Hal itulah yang mengundang hama pengerat merusak tanamannya. Petani juga menyampaikan kebutuhan pupuk subsidi yang tak selalu lancar dipenuhi.
Menanggapinya, Doddy akan mendiskusikan masalah itu ke kementrian pertanian. Khususnya pemberantasan hama dan penyediaan pupuk. (Lim)