Krjogja.com - BANTUL - Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI AD dipimpin Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si (Han) meninjau langsung lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke- 1119 di wilayah Kodim 0729 Bantul, Kamis (7/3/2024).
Langkah tersebut diambil untuk memastikan program tepat sasaran dan sesuai target yang sudah ditentukan.
Brigjen TNI Kristomei Sianturi di lokasi TMMD Dusun Tangkil, Muntuk, Dlingo, Bantul mengatakan, program TMMD yang dengan sasaran daerah tertinggal dan terpencil tersebut diharapkan bisa mempermudah masyarakat beraktivitas dan menjalankan perekonomian.
Sementara keterlibatan Pemerintah Daerah dan elemen masyarakat dalam TMMD sebagai wujud nyata dukungan dalam meningkatkan percepatan pembangunan di daerah, serta memantapkan wawasan kebangsaan dibermasyarakat.
“Semangat gotong royong merupakan kunci utama penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di suatu daerah yang masih belum terakses oleh pemerintah daerah setempat yang bertujuan agar pembangunan meningkatkan taraf hidup rakyat yang lebih baik lagi,” ujar Kristomei Sianturi.
Kunjungan Tim Wasev ke lokasi TMMD untuk mengecek perkembangan yang dilakukan oleh Kodim 0729 Bantul dalam menyelenggarakan TMMD yang sudah berjalan selama 20 hari.
Baca Juga: Satpol PP Jateng Tangani 735 Kasus Pelanggaran Perda Selama 2023
“Selain peninjauan sasaran fisik dan non fisik, kami juga mengecek kelengkapan administrasi yang pada hakekatnya dibutuhkan dalam pelaksanaan TMMD ini, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan,” ujar Kadispenad.
Kristomei mengungkapkan, hasil pantauan di lapangan hampir seluruh proyek selesai dan kondisinya bagus dan tepat sasaran khsusnya bedah rumah RTLH.
“Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Program TMMD yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun, melalui proses perencanaan dengan mengutamakan aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan menggunakan proses _bottom up planning system_ yang dilaksanakan secara komprehensif dan integral.
“Bila warga meminta pelaksanaan TMMD diadakan di wilayahnya bisa- bisa saja, karena pelaksanaannya berdasarkan permintaan dari warga ke pemerintah untuk diteruskan Mabes TNI,” ujarnya.
