Krjogja.com - BANJARNEGARA - Sebanyak 1.074 rumah tangga kurang mampu di 19 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara menikmati listrik bantuan pasang baru lgratis dari pemerintah melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Program BPBL merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat memperoleh akses listrik.
"Target 1.074 sambungan BPBL di 19 Banjarnegara sudah menyala seratus persen," kata Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hanat Hamidi.
Baca Juga: Tiga Hari ke Depan DIY Diprediksi Terjadi Hujan Petir
Hal ini dikatakan saat meresmikan dan penyalaan pertama Program BPBL Provinsi Jawa Tengah, di Desa Merden Kecamatan Purwanegara,bBanjarnegara, Selasa (5/11/2023).
Peresmian ditandai dengan penyalaan listrik oleh anggota Komisi VII DPR Rofik Hananto di rumah Riswan, salah satu penerima manfaat Program BPBL.
Riswan selama ini menyalur listtrik dari rumah tetangga.
“Rasanya nggak enak, sering mati lampu dan meteran listrik tetangga anjlok. Saya tidak bisa pasang listrik sendiri karena tak ada biaya,” ujarnya. Ia bersyukur sekarang sudah mendapatkan instalasi listrik sendiri di rumahnya dan gratis pula.
Baca Juga: UNU Yogyakarta Pertegas Kampus Ramah Disabilitas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Menurut Hanat, Program BPBL dapat menambah jumlah pelanggan PT PLN (Persero) dan diharapkan dapat mengurangi susut jaringan akibat penarikan-penarikan sambungan dari tetangga yang tidak sesuai ketentuan.
"Sambungan listrik yang tidak sesuai dengan kaidah keselamatan ketenagalistrikan tentu sangat berbahaya, karena listrik selain bermanfaat namun juga berbahaya," ujar Hanat.
Keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi listrik rumah tangga juga disinggung oleh Anggota Komisi VII DPR; Rofik Hananto.
Baca Juga: Pergoki Suami Berselingkuh, Istri Malah Dilaporkan Polisi
"Di Banjarnegara masih sering rumah rumah tidak teraliri listrik secara mandiri, masih menyambung ke tetangga atau saudara. Ini jelas berbahaya bagi keselamatan warga," kata wakil rakyat dari Dapil Jateng 7 itu.
Rofik mengapreasi pemerintah Pusat dan daerah termasuk Forum Koordimasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) sehingga Program BPBL berjalan dengan baik.
