KRjogja.com - PEKANBARU - Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius di Indonesia menjelang akhir tahun 2024 ini. Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) mengapresiasi komitmen Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang telah menetapkan penurunan kasus TBC sebagai salah satu prioritas kesehatan nasional. Berdasarkan data Global TB Report 2023, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah kasus TBC terbanyak di dunia, setelah India. Setiap tahunnya, diperkirakan terdapat 1.060.000 kasus TBC dan 134.000 kematian akibat penyakit tersebut di Indonesia.
Sejalan dengan visi pemerintah dalam menurunkan angka TBC, PPTI berkomitmen untuk terus menemukan lebih banyak kasus TBC di masyarakat dan memastikan para pasien mendapatkan pengobatan hingga sembuh. PPTI juga siap menghadapi perkembangan teknologi dan inovasi baru di bidang kesehatan, khususnya dalam penerapan teknologi tersebut untuk penanggulangan TBC. Jaringan kader PPTI yang tersebar di berbagai Wilayah, Cabang, dan Ranting akan terus dimanfaatkan untuk memperkuat upaya ini.
Yani Panigoro, Ketua Umum terpilih PPTI, menekankan pentingnya langkah cepat melalui edukasi dan skrining guna menemukan lebih banyak kasus TBC di lapangan.
Baca Juga: Siapa Mardani H Maming? Sosok yang Muncul di Unggahan Instagram Ammar Zoni
“Penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Hal ini membutuhkan sinergi, kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat serta berkesinambungan,” ujar Yani dalam Kongres Luar Biasa PPTI yang digelar pada 23 Oktober 2024 di Griya Arifin Panigoro, Jakarta Selatan.
Sebagai Ketua Umum terpilih, Yani berkomitmen untuk melanjutkan dan memperkuat program-program yang telah dirintis oleh para pendiri PPTI. Fokus utama program ini meliputi edukasi kepada masyarakat, peningkatan penemuan pasien TBC melalui deteksi dini, pengobatan yang efektif, pendampingan pasien, serta advokasi untuk mendorong kebijakan kesehatan yang lebih progresif dalam penanganan TBC di Indonesia.
Kongres Luar Biasa ini juga menetapkan Prof. dr. Sudijanto Kamso sebagai ketua Badan Pengawas PPTI periode 2024 – 2029. Rekomendasi PPTI kepada pemerintah.
Dalam Kongres Luar Biasa yang dihadiri oleh pengurus pusat dan daerah, PPTI mengajukan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah guna mempercepat eliminasi TBC di Indonesia.
PPTI mendorong Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk segera membentuk WKPTB di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021. Wadah kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam penanggulangan TBC.
Selain itu PPTI meminta Kementerian Kesehatan untuk menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan bebas stigma serta diskriminasi, termasuk untuk penyakit TBC. Penggunaan inovasi dan teknologi terbaru sangat diperlukan dalam upaya penemuan pasien, diagnosis, pengobatan, dan pengembangan vaksin TBC sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari penyakit ini.
Baca Juga: Harda-Danang Berkomitmen Percepat Perda Pesantren Bersama Partai Pengusung
PPTI mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah agar berkontribusi dalam pencapaian target penanggulangan TBC di setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Kontribusi ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program penanggulangan TBC yang didukung oleh anggaran dari APBD.
Perlindungan Sosial bagi Pasien TBC yang Kurang Mampu
Menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021, PPTI mengusulkan agar Kementerian Sosial memfasilitasi proses masuknya pasien TBC dari keluarga tidak mampu dalam daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, diperlukan pengembangan program rehabilitasi sosial bagi pasien TBC yang telah sembuh, untuk membantu mereka kembali ke kehidupan produktif.