Jika ditotal, jumlahnya sekitar 1.200 orang. PGRI meminta kalangan DPRD ikut peduli dengan nasib mereka, apalagi statusnya terancam kandas seiring rencana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer.
"Dihapus boleh, tapi harus diangkat dulu menjadi PPPK," pintanya.
