Krjogja.com – PURWOKERTO – Polemik tunjangan anggota DPRD Banyumas kembali bergulir. Sejumlah fraksi di DPRD menyatakan kesediaannya untuk mengevaluasi besaran tunjangan yang selama ini diterima.
Namun, Bupati Banyumas belum bisa menindaklanjuti sebelum menerima surat resmi dari anggota dewan melalui Ketua DPRD.
Baca Juga: Waka Polda Jateng:Jangan Rusak Citra Polri, Tugas Kita Melayani Masyarakat
Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas, Agus Nur Hadie, Senin (22/9/2025), menegaskan bahwa yang diajukan fraksi bukan usulan penurunan langsung, melainkan evaluasi menyeluruh atas tunjangan dewan.
“Fraksi itu tidak mengajukan penurunan kepada bupati, tapi melakukan pengajuan evaluasi,” ujar Agus di Purwokerto.
Menurut Agus, posisi fraksi dalam struktur dewan bukanlah alat kelengkapan resmi yang berwenang membuat keputusan.
Baca Juga: Siap-siap! Banyumas Bakal Jadi Tuan Rumah Lomba MAPSI Jateng 2025, Bawor Santri Jadi Maskot
Karena itu, Bupati Banyumas menunggu surat resmi dari Ketua DPRD sebagai dasar langkah berikutnya.
“Hasilnya hampir semua fraksi memang siap untuk dievaluasi. Jadi, langkah pemerintah, kami menunggu surat dari Ketua DPRD,” katanya.
Agus menambahkan, istilah evaluasi masih perlu diperjelas. Pasalnya, evaluasi dapat bermakna luas, mulai dari penurunan nominal, penyesuaian, hingga perubahan regulasi.
“Evaluasi bisa penurunan, bisa menyeleksi, bisa perubahan peraturan bupati, atau mungkin di-appraisal kembali. Semua itu harus jelas agar langkah pemerintah sesuai koridor hukum,” tegasnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah terbuka untuk berdiskusi setelah surat resmi masuk. Rapat bersama DPRD akan digelar untuk membedah maksud dan arah evaluasi yang dimaksud oleh fraksi-fraksi.
Sebelumnya, sikap sejumlah fraksi di DPRD Banyumas mencuat ke publik usai derasnya kritik masyarakat terhadap besaran tunjangan anggota dewan.
Kondisi ekonomi yang sedang menekan masyarakat disebut menjadi salah satu pertimbangan mengapa fraksi menyatakan siap dievaluasi.
