KRjogja.com - NTB - Majelis Kesehatan (MaKes) Pimpinan Pusat Aisyiyah (PPA) dan MaKes Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia (Dit. UPL) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan edukasi “Penggalangan Komitmen dan Orientasi Kader Dalam Pencegahan Praktik Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau Sunat Perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)”, Kamis 8 Agustus 2024 lalu di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat) Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Mataram, Kota Mataram, NTB.
Membuka acara secara resmi melalui zoom (virtual), Ketua MaKes PPA Dr. Warsiti, S.Kp. M.Kep. Sp. Mat., menuturkan, penghapusan praktik sunat perempuan bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan menghilangkan praktik yang dinilai dapat membahayakan kesehatan reproduksi.
Dia mengapresiasi dan berterima kasih kepada Dit. UPL Kemenkes yang telah memberikan kepercayaan bermitra dengan Aisyiyah dalam upaya pencegahan P2GP dan berharap kepada para kader setelah mengikuti orientasi agar melakukan edukasi ke masyarakat dengan sasaran secara maksimal dan berkesinambungan. "Sehingga upaya pencegahan P2GP di NTB secara perlahan dapat dikurangi bahkan dieliminasi," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8/2024).
Baca Juga: Guru Penggerak Mampu Menjadi Agen Perubahan di Sekolah
Menurut Warsiti, penggalangan komitmen dan orientasi kader ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Aisyiyah mulai dari pusat, wilayah, daerah sampai cabang dan ranting dalam pencegahan praktik P2GP atau sunat perempuan di Indonesia.
Warsiti menuturkan, kegiatan ini tidak hanya diselenggarakan di NTB, namun juga dilaksanakan di Sumatera Barat (Sumbar) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Pemilihan ke-3 provinsi ini didasarkan pada data termasuk sepuluh besar provinsi tertinggi dengan kasus praktik P2GP di Indonesia.
Setelah pemaparan materi oleh para narasumber dilakukan pembacaan naskah komitmen dipimpin oleh Perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB dilanjutkan dengan penandatangan komitmen oleh peserta dari Dinkes, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (P2AKB), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Ormas dan perwakilan Organisasi Profesi dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
"Adanya penandatanganan komitmen ini merupakan wujud dan bagian dari dukungan pemerintah dan pihak terkait untuk pencegahan praktik P2GP di NTB," ungkapnya.
Lebih lanjut, Warsiti mengharapkan, program ini bisa menjadi pemicu bagi Kabupaten/Kota yang tidak menjadi lokus di NTB dengan cara mereplikasi model yang dilaksanakan oleh kader di 3 Kabupaten/Kota (Mataram, Lombok Timur dan Lombok Barat), diharapkan arahan dan bimbingan dari MaKes PWA NTB.
Baca Juga: Sarihusada Tegaskan Diri Sebagai Pelopor Nutrisi Bangsa
Dia mengingatkan, keberhasilan dari sebuah program dalam menjalankan implementasi di lapangan tidak lepas dari adanya Monitoring dan Evaluasi (Monev), baik selama dalam pelaksanaan maupun sesudah selesai kegiatan dilaksanakan agar diketahui perkembangan, hambatan dan target capaian yang telah ditetapkan.
"Untuk itu, MaKes PWA NTB diharapkan selalu melakukan monev pada semua kader dalam implementasinya di lapangan," kata dia.
Selanjutnya, dilakukan penyematan pin komitmen pencegahan P2GP/Sunat Perempuan kepada seluruh Kader P2GP oleh Wakil Ketua MaKes PPA.
Selain materi utama dari para narasumber peserta pelatihan juga dibekali dengan teknik edukasi langsung dan teknik edukasi melalui media sosial (medsos) WhatsApp Group (WAG), InstaGram (IG), TikTok dan FaceBook (FB) dengan sasaran khusus Remaja, Pasangan Usia Subur, tokoh adat dan Masyarakat pada umumnya.
