“Sehatnya masyarakat berdampak langsung pada angka harapan hidup dan mendorong produktivitas sumber daya manusia,” kata Hariqo.
Peningkatan kualitas kesehatan akan memperbesar kontribusi tenaga kerja sehat terhadap GDP. Berbagai studi mencatat GDP bisa naik hingga 1 persen hingga 2 persen per tahun jika angka sakit menurun secara signifikan.
Mengubah Pola Pikir
Melalui Program CKG, lanjut Hariqo, pemerintah juga ingin masyarakat mengubah pola pikir. Masyarakat didorong untuk tahu kondisi tubuhnya. Dengan begitu, masyarakat bisa menjaga kesehatan dan bisa hidup panjang.
“Ibarat akan menempuh perjalanan 80 kilometer, seseorang harus tahu kondisi dirinya. Harus bisa mengukur kapan harus berjalan, berlari, dan kapan harus istirahat hingga bisa mencapai jarak itu sesuai waktu yang diinginkan. Di sinilah inti dari kemerdekaan itu,” kata Hariqo.
Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melahirkan percakapan di keluarga Indonesia tentang pentingnya makanan sehat. Sedangkan CKG telah melahirkan percakapan di keluarga tentang penting menjaga kesehatan.
Baca Juga: Dukung Program Pemerintah, Iwapi Jateng Akan Dimasukkan dalam Satgas MBG
“Kedua percakapan ini akan semakin meluas karena jumlah penerima manfaat juga terus bertambah setiap hari. Dan pada akhirnya melahirkan budaya hidup sehat dan merdeka dari sakit,” kata Hariqo.
Pemerintah menargetkan Program CKG mampu meningkatkan usia harapan hidup masyarakat. Tingginya angka harapan hidup masyarakat, kata dia, merupakan salah satu ciri dari negara maju.
Melalui Program CKG, nantinya masyarakat disarankan untuk melakukan cek kesehatan setahun sekali. Semua masyarakat bisa mengakses Program CKG ini tanpa terkecuali. Hal ini sebagai upaya negara mengajarkan masyarakatnya untuk belajar berumur panjang dengan menjaga kesehatan. Dengan bertambah usia negara, kata Hariqo, maka bertambah pula kesadaran seluruh warga negara untuk menjaga kesehatan.
MbgBaca Juga: Dukung Ketahanan Energi dan Swasembada Pangan, AKPRIND University Terjunkan Mahasiswa KKN-PMM di Tuksono
“Karena, menjaga kesehatan sama saja dengan menjaga kemerdekaan,” kata dia.
Pemerintah juga akan menjadikan Program CKG sebagai bahan evaluasi, mengukur sejauh mana kemampuan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat. Tahun ini pemerintah menargetkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di 32 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), menyusul pada 2026 sebanyak 36 RSUD.
Presiden Prabowo juga sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).
“Perpres ini sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk para nakes yang bekerja di daerah-daerah terpencil,” kata Hariqo.