MEMASUKI tahun politik, apapun bisa menjadi komoditas, tidak terkecuali isu kemiskinan. Setiap proses pergantian kekuasaan, dimensi kesejahteraan rakyat menjadi menu wajib untuk dikulik, diolah dan dijadikan amunisi menarik atensi publik oleh kelompok oposisi maupun kelompok pemegang kuasa.
Pada kelompok oposisi menjadikan isu kemiskinan ini sebagai amunisi untuk menyerang rezim yang berkuasa. Menggunakan statistik kemiskinan sebagai pembenar terjadinya kegagalan rezim dalam mensejahterakan masyarakat. Bahkan, ketika statistik kemiskinan memiliki tren menurun, isu kemiskinan tetap akan dicuatkan karena dimensi kesejehateraan sangat luas dan bersifat dinamis.
Pada sisi lain, kelompok pemegang kuasa juga menjadikan tema kemiskinan sebagai modal pencitraan. Ketika statistik kemiskinan memiliki tren menurun, selalu dicitrakan sebagai keberhasilan rezim yang berkuasa, meskipun secara faktual keberdayaan masyarakat bisa bangkit dari status kemiskinan lebih banyak atas upaya berdikari warga itu sendiri.
Terlepas dari kepentingan politik praktis, secara statistik penduduk miskin di negeri ini pada Maret 2023 masih sebanyak 25,90 juta orang atau 9,36 persen dari total penduduk. Data ini menunjukan terjadinya penurun jumlah warga miskin sebanyak 0,46 juta orang terhadap data September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun baik di perkotaan maupun di pedesaan. Meskipun demikian, secara faktual kemiskinan masih menjadi masalah yang harus menjadi agenda utama dalam pembangunan.
Strategi kunci yang menjadi andalan pemerintah sekarang ini dalam menangulani kemiskinan melalui pendekatan mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Selain itu, secara paralel melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan. Upaya percepatan dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrem banyak terdapat di wilayah tersebut.
Implikasi dari pendekatan subsidi dan pemberdayaan adalah alokasi anggaran publik, baik pada APBN maupun APBD harus terus digelontorkan dalam jumlah yang besar. Bahkan dengan target pencapaian nol persen kemiskinan yang berstatus ekstrim pada akhir tahun 2024 menjadikan dasar peningkatan alokasi anggaran triliunan rupiah pada multi departemen.
Dalam konteks politik praktis terlebih memasuki tahun politik sekarang ini, maka dengan pendekatan subsidi dan pemberdayaan akan menjadikan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan sangat rentan dikapitalisasi oleh politisi yang memiliki akses luas pada berbagai program tersebut.
Politisi yang memiliki akses tidak bersimpul pada satu atau dua partai politik saja, namun politisi dari semua partai yang ada diparlemen memiliki peluang untuk politisasi agenda kemiskinan. Dengan demikian, potensi kapitalisasi kegiatan subsidi dan pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan akan dilakukan oleh kelompok pemegang kuasa maupun kelompok yang memposisikan sebagai oposisi.
Potensi pemanfaatan agenda pengentasan kemiskinan untuk kepentingan politik praktis oleh para politisi dari multi partai menjadikan momok efektivitas dana publik dalam mensejahterakan masyarakat. Kontrol implementasi program menjadi lemah.
Dalam kondisi ini, peran masyarakat sipil menjadi strategis. Tidak saja sebagai mitra untuk percepatan pengentasan kemiskinan, namun juga berperan ganda sebagai kelompok kritis mengontrol atas implementasi program pengentasan kemiskinan. Asa terakhir pada partisipasi masyarakat luas melalui media sosial yang akan menjadi garda depan dalam meredam politisasi program pengentasan kemiskinan. (Ahmad Ma’ruf, staf pengajar Prodi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan peneliti Inspect)
