KRjogja.com - INDONESIA termasuk salah satu negara yang mertifikasi kesepakatan Paris (Paris Agreement) terkait dengan perubahan iklim. Pertemuan Tingkat Tinggi pada 15 Desember 2015, yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah menyepakati target untuk menurunkan suhu rata-rata bumi sebesar maksimal 2°C, bahkan diupayakan penurunan suhu bumi mencapai 1,5°C. Untuk mencapai target itu, berbagai negara akan mengupayakan pemangkasan emisi karbon (carbon emission), yang membentuk emisi gas rumah kaca hingga mencapai nol persen (zero carbon).
Untuk mencapai zero carbon, Indonesia menetapkan program transisi energi, program untuk beralih dari pemakaian energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan. Program transisi energi menetapkan target zero carbon pada 2060 dengan serangkaian target EBT, di antaranya bauran EBT 23% pada 2025, 29% pada 2030, dan 44% pada 2040. Seluruh pembangkit listrik ditargetkan 100% mengunakan EBT dan 0% emisi carbon dari knalpot kendaraan bermotor pada 2050.
Hingga akan mengakhiri pemerintahan pada Oktober 2024, program transisi energi Presiden Jokowi belum mencapai target ditetapkan. Target bauran EBTsebesar 23% pada 2025 tidak akan tercapai lantaran pada 2023 baru mencapai 12,8%. Bukannya menggeber pencapaian, Pemerintah justru menurunkan target EBT menjadi 17% pada 2025. Kendati diturunkan, target EBT itu masih sulit dicapai karena waktunya tinggal satu tahun.
Salah satu penyebab tidak tercapainya target EBT itu adalah kebijakan transisi eneregi setengah hati, yang cenderung kontradiktif dengan percepatan program transisi energi. Salah satunya, Pemerintah masih mentolerir pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Data pada akhir 2020 menunjukan bauran energi primer untuk Pembangkit Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih didominasi oleh batubara sebesar 57,22%, disusul gas 24,82%, BBM 5,81%, sedangkan porsi EBT baru mencapai sebesar 12,15%.
Untuk mempercepat program transisi energi, PT Pertamina dan PLN sesungguhnya sudah melakukan berbagai upaya pengembangan EBT, namun hasilnya masih sangat minim. Program bio-diesel dan gasifikasi batubara Pertamina mengalami kegagalan setelah partner dari Italia dan USA hengkang dari Indonesia. Pengembangan bio-diesel merupakan program EBT berbasis sawit juga berpotensi kontradiktif dengan program pangan untuk menghasilkan minyak goreng.
Berbeda dengan Pertamina, Program PLN dalam pengembangan EBT relatif berhasil. PLN telah menyelesaikan 28 pembangkit EBT baru, program dedieselisasi dengan pembangunan jaringan transmisi dan jaringan distribusi hingga pengembangan hidrogen hijau pada tahun 2023. Salah satu upaya transisi energi yang paling fenomenal yakni diresmikannya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Cirata dengan kapasitas 192 megawatt peak (MWp). Namun, program pensiun dini PLTU batu bara belum tuntas lantaran kesulitan penyediaan dana dan teknologi.
Untuk mencapai target EBT hingga zero carbon, Presiden terpilih Prabowo Subianto harus berani merubah kebijakan transisi energi Jokowi setengah hati yang kontradiktif dengan percepatan program transisi energi. Salah satunya mewajibkan pengolahan batu bara yang merupakan energi kotor menjadi energi bersih. Membangun ecosystem industri kendaraan listrik dari hulu bijih nikel ke hilir produk batrei hingga mobil listrik. Selain itu, Pemerintah harus memberikan kemudahan dan insentif bagi investor dalam pengembangan EBT, industri batrei dan kendaraan listrik di Indonesia. Tanpa perubahan kebijakan itu, jangan harap target EBT hingga zero carbon pada 2060 dapat dicapai. (Dr Fahmy Radhi, Dosen DEB Sekolah Vokasi UGM dan Pengurus ISEI DIY)
