KRjogja.com - SEKARANG ini, terlalu mudah mendapatkan berita tentang impor beras daripada ekspor beras. Nilai impor beras Indonesia terus meningkat meskpun Indonesia termasuk negara penghasil beras terbesar bersama China dan India. Jumlah pekerja sektor pertanian mencapai 28,64 persen dari total pekerja di negeri ini, namun mirisnya kesejahteraan mayoritas petani selalu pada level bawah.
Tercatat tahun 2023, nilai impor beras Indonesia mencapai 3,06 juta ton, dengan peningkatan 613,61% dibandingkan tahun 2022. Sementara tingkat produksi beras domestik pada tahun 2023 mencapai 31,10 juta ton. Angka tersebut hasil konversi produksi padi sebesar 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka produksi padi 2023 turun 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 54,75 juta ton GKG. Data tersebut, kenaikan impor beras tetap lebih tinggi dari penurunan produksi domestik.
Pada sisi lain, tingkat kesejahteraan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian yang tercatat berjumlah 40,72 juta pada tahun 2024, kondisinya secara umum masuk kategori berpenghasilan rendah. Menjadi paradok dengan harga komoditas beras yang menurut Bank Dunia (2024), harga beras di Indonesia 20 persen lebih mahal dibandingkan harga beras di pasar global.
Baca Juga: Jokowi: Ajang MotoGP Indonesia di Mandalika tetap berlanjut
Hal yang perlu digali lebih jauh, pintu mana yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia? Progam penguatan aktivitas produksi pertanian telah dilakukan tiap tahunnya, termasuk subsidi pupuk, benih, pelatihan teknis, dan bentuk lainnya. Namun nilai turak tani tidak beranjak naik.
Dalam perspektif bisnis, kalau petani punya produk premium, produk bernilai ekonomi tinggi, dan ketemu dengan konsumen berdaya beli tinggi, maka harga tidak menjadi soal tapi kualitas produklah yang menjadi pertimbangan utama. Dalam konteks ini, pasar domestik untuk produk premium hasil pertanian, termasuk beras, jumlah konsumen masih terbatas, terlebih kondisi sekarang ini laju daya beli kelas menengah tertahan bahkan merosot.
Posisi pasar domestik untuk beras organik dan premium yang menyempit, maka opsi meningkatkan ekspor komoditas beras menjadi peluang. Kebijakan ekspor beras terakhir adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Salah satu hal yang diatur dalam kebijakan ini terkait ekspor beras. Banyak ragam beras yang dengan mudah diekspor dengan karakter beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik, ataupun beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5 persen.
Baca Juga: ISEI sebut infrastruktur hingga hilirisasi fondasi kuat ekonomi RI
Hal yang sering ditemui di lapangan, para petani, termasuk kelompok tani yang sudah paham menanam sistim organik, bahkan sudah memiliki sertifikat organik, masih tidak massif nenaman padi dengan sistim organik ini. Keluhan yang paling sering muncul adalah proses produksi yang lambat, tingkat produksi rendah, dan penjualan sulit karena harga relatif mahal.
Dalam perspektif jangka menengah dan panjang, masifikasi sistim organik menjadi pilihan rasional untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal yang perlu dimanfaatkan pada pangsa pasar luar negeri. Daya beli pasar luar masih terbuka, sementara dari sisi kebijakan perdagangan, pintu ekspor komoditas beras terbuka. Secara kelembagaan, pelaku ekspor untuk komoditas beras ini dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, perusahaan swasta. Artinya, kalau serius memperbaik sisi produksi yang parallel memperkuat pasar ekspor, maka kenaikan kesejahteraan petani berpeluang lebih tinggi. (Ahmad Ma’ruf, Dosen Prodi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pengurus ISEI DIY, Peneliti Inspect)
