KRjogja.com - SETIAP TAHUN, pemerintah daerah di Indonesia mengelola anggaran dalam jumlah yang sangat besar. Dana ini berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat serta transfer dari pemerintah pusat. Anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah anggaran ini benar-benar dikelola dengan baik? Apakah laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya? Atau justru ada celah yang digunakan untuk menutupi kelemahan dalam pengelolaan anggaran?
Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Laporan keuangan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan cerminan dari bagaimana dana publik digunakan. Ketika laporan keuangan disusun dengan jujur dan akurat, masyarakat dapat menilai apakah kebijakan pemerintah telah berjalan sesuai rencana atau justru menyimpang. Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan daerah masih bervariasi. Ada daerah yang mampu mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi ada pula yang masih bermasalah dengan laporan keuangannya.
Baca Juga: Heboh Kerangka Manusia di Kebun Tebu Kaligondang, Identitas Masih Misterius
Sebuah penelitian oleh Rakhman dan Wijayana (2024) mengungkap fakta menarik: daerah dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi cenderung memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Dengan kata lain, daerah yang penduduknya memiliki pendidikan lebih baik, tingkat kesehatan lebih tinggi, dan standar hidup lebih layak ternyata lebih mampu menyusun laporan keuangan secara rapi dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini masuk akal, karena semakin berkualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin baik pula pemahaman mereka terhadap sistem pelaporan dan akuntansi yang diterapkan di pemerintahan daerah. Selain itu, daerah dengan IPM tinggi biasanya mendapat lebih banyak pengawasan dari akademisi, media, dan masyarakat, yang mendorong transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan
Namun, penelitian ini juga mengungkap sisi lain yang cukup mengejutkan. Meskipun daerah dengan IPM tinggi lebih mampu menghasilkan laporan keuangan yang bersih, mereka juga lebih sering terlibat dalam accruals management—sebuah praktik akuntansi yang masih dalam batas legal tetapi memungkinkan angka dalam laporan keuangan dimanipulasi agar terlihat lebih baik daripada kondisi aslinya. Pemerintah daerah dengan sumber daya manusia lebih baik cenderung lebih mahir menyesuaikan angka dalam laporan, misalnya dengan mengatur pengakuan pendapatan atau biaya agar terlihat lebih stabil dan menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan seseorang dalam bidang keuangan, semakin besar pula kemungkinannya untuk memanfaatkan celah dalam aturan guna menyusun laporan yang tampak menguntungkan bagi pemerintah daerah, meskipun kenyataan sebenarnya bisa saja berbeda.
Baca Juga: Tragis! Yusuf Tewas Dikeroyok di Panti Rehabilitasi Semarang, 12 Orang Diamankan
Paradoks ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah peningkatan kualitas sumber daya manusia secara otomatis menjamin transparansi keuangan? Jawabannya tidak sesederhana itu. Pendidikan dan kesejahteraan memang penting, tetapi tanpa sistem pengawasan yang ketat dan budaya integritas yang kuat, keterampilan teknis yang tinggi justru bisa menjadi alat untuk menyiasati aturan. Oleh karena itu, selain fokus pada pembangunan manusia, kita juga perlu memastikan adanya sistem audit yang efektif, meningkatkan peran media dan masyarakat dalam mengawasi anggaran daerah, serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini di kalangan aparatur sipil negara.
Lebih dari sekadar mendorong profesionalisme dan kompetensi, tata kelola keuangan yang baik membutuhkan ekosistem yang mendukung transparansi. Masyarakat harus diberikan akses yang lebih luas terhadap laporan keuangan daerah agar bisa ikut mengawasi bagaimana dana publik digunakan. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu memperketat regulasi dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap penyimpangan yang terjadi. Sebab, tanpa pengawasan yang kuat, kecerdasan dan keterampilan bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Baca Juga: ASDP Tindak Cepat Tangani Insiden KMP Portlink III, Layanan Kapal Ekspres Kembali Dibuka
Jika peningkatan kapasitas sumber daya manusia saja tidak cukup untuk menjamin transparansi keuangan daerah, lalu apa langkah konkret yang harus kita lakukan agar keuangan publik benar-benar dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab? (Bartolomeus Galih Visnhu Pradana, S.E., M.Sc, Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
