PRESIDEN Joko Widodo akhirnya menepati janjinya untuk membentuk satu unit kerja khusus yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pembudayaan ideologi negara, Pancasila. Tepat pada 1 Juni yang juga diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau disebut dengan UKP PIP. Keberadaan UKP PIP tentunya menjadi menarik untuk dicermati kiprahnya, mengingat pasca-keruntuhan Orde Baru yang berimbas dengan dibubarkannya BP-7 sejak itu tidak ada lembaga/badan yang diberi tugas khusus untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Masa Orde Baru kebijakan pembinaan tersebut diejawantahkan dalam program Penataran P-4.
Jika kemudian melihat kembali ke belakang, keberadaan UKP PIP ini sudah tentu bukan sesuatu yang hadir secara tiba-tiba. Atau muncul sebagai solusi atas persoalan kebangsaan. Dimana akhir-akhir ini publik terpolarisasi dalam dua kubu yang saling bertentangan, dan yang paling menyedihkan semuanya terjadi karena konflik sosial dengan mengatasnamakan sentimen SARA. Polarisasi ini terjadi karena masing-masing pihak merasa paling benar, makna dari kebhinekaan yang eka kemudian teralienasi dalam ruang diskursus kenegaraan. Sehingga menegasikan ikatan kebangsaan yang seharusnya dijaga sebagai jati diri bangsa.
Mengawal kinerja UKP PIP tentunya menjadi keniscayaan bagi kita agar dalam perjalanannya nanti UKP PIP tidak menduplikasi atau terjebak pada cara-cara dogmatis yang dilakukan oleh Orde Baru. Secara kultural, memori publik masih mengingat betul bagaimana BP-7 melakukan kegiatan ‘ideologisasi’-nya dengan mekanisme yang sangat dogmatis. Dimana Pancasila sebagai Ideologi negara hanya bisa dipahami secara sepihak atau tunggal melalui penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh negara (rezim Orde Baru). Pemahaman seperti ini tentunya harus dikubur dalam-dalam, sehingga tidak memunculkan trauma atas niatan baik untuk membumikan Pancasila. Publik saat ini cukup cerdas untuk melihat kinerja pemerintah, utamanya berkaitan dengan upaya pembinaan ideologi Pancasila. Point of interest disini adalah bagaimana komponen bangsa ini mampu memahami ideologi negara dengan baik dan benar, tanpa menegasikan kritik atas implementasi Pancasila sebagai ideologi yang terbuka.
(Agung SS Widodo MA. Peneliti Pusat Studi Pancasila UGM dan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Sleman. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 17 Juni 2017)