KRjogja.com - FOKUS dan tatanan ekonomi dengan terpilihnya Prabowo Subiyanto menjadi presiden RI bergeser cukup frontal dari pemerintah sebelumnya. Memoratorium beberapa Pembangunan infrastruktur yang terlalu masif, terutama jalan tol dan ibukota negara dan berbagai anggaran yang dianggap sebagai pemborosan dan tidak berdampak pada masyarakat. Dua fokus utamanya adalah kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Anggaran terlarang dapat berarti anggaran yang mahal dan tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Bisa juga anggaran yang tidak boleh lagi dikeluarkan karena hanya berupa seremoni, pemborosan, dan tidak bermanfaat.
Salah satu anggaran yang terdampak adalah perjalanan dinas. Anggaran ini yang paling sering menjadi sorotan dan nyinyiran baik dari masyarakat maupun dari pemerintah sendiri. Anggarannya pun sangat fantastis, 20 trilyun rupiah. Bila dikonversikan dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan dalam Pembangunan gedung sekolah, tentunya ribuan gedung sekolah dapat dibangun. Bila diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan bendidikan mulai dari Pendidikan dasar, menengah dan tinggi, tentunya dapat menghasilkan ribuan sarjana dan memberikan kontibusi kenaikan angka partisipasi sekolah di Indonesia.
Baca Juga: Film 1 Kakak 7 Ponakan, Cocok Ditonton Sekeluarga Ini Sinopsisnya
Ada tiga kriteria angggaran yang diperbolehkan dan didorong penggunaannya, anggaran dikeluarkan untuk penciptaan lapangan kerja dan produktivitas ekonomi di Indonesia. Pada ini tepat karena sampai dengan Agustus 2024 terdapat 7,47 juta pengangguran atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,91%. Persentase sarjana pengangguran (lulusan D4, S1, S2, dan S3) meningkat dua kali lipat dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 mencapai 152,11 juta orang, naik 4,4 juta orang dibandingkan Agustus 2023, Inilah yang menimbulkan kegusaran pemerintah.
Kedua, anggaran harus mendukung kedaulatan pangan dan energi. Dua hal ini bila tidak segera diantisipasi, maka tidak menutup kemungkinan 10 tahun kedepan, Indonesia akan menghadapi kerawanan pangan. pelarangan impor bahan pangan terus dilakukan agar Indonesia terpacu untuk memenuhi kebutuhan pangan ditengah potensi besar untuk menuju swasembada. Begitu juga ekspor bahan pangan utama, berupa beras harus dibatasi dan bila perlu dilarang karena volatilitas produksi dan harga sangat rentan mengguncang kelompok masyarakat pra sejahtera yang rentan pangan. Begitupula kedaulatan energi yang selama ini masih tergantung pada energi fosil yang terus berkurang dan mulai ditinggalkan Masyarakat dunia.
Baca Juga: Puncak Muscab Serentak, Pengurus DPC PKS Kulonprogo Dilantik
Terakhir, penggunaan anggaran ditujukan untuk kemajuan teknologi untuk mendorong kemajuan Indonesia. Inovasi dan kreatifitas, mutlah diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, melalui penurunan biaya produksi dan efisiensi lain. Ending dari semua ini harapan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Memang agak sulit mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen di tahun sampai tahun 2029 dengan meningat kondisi global yang kurang menguntungkan saat ini. Kita belum memiliki mesin pertumbuhan yang stabil untuk berkontribusi, sektor industri pun hanya mampu berkontribusi 3-4 persen. Dari mesin investasi, angka 1.800 trilyun yang diharapkan terus naik secara eksponensial pun rasanya masih penuh tantangan yang tidak ringan, masih stagnan di US$ 250 miliar/tahun.
Memberikan warning untuk anggaran terlarang memang baik dilakukan, tapi perhitungkan pula dampak yang ditimbulkan agar perekonomian bergerak dengan stabil dan inklusif. Efek multipliet dari setiap pengetatan anggaran pasti ada, misalnya stagnasi pada kontribusi sektor akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, keberlajutan UMKM, dan ini perlu perhitungan cermat dan bijak. (Dr Suparmono MSi, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI dan Kafegama DIY. Peneliti Senior Sinergi Visi Utama Consulting)