KRjogja.com - KORUPSI di Indonesia menjadi ancaman besar bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Upaya pemberantasan yang telah dilakukan sering kali masih terbentur oleh berbagai kendala, mulai dari sistem yang korup hingga kurangnya transparansi. Tahun 2024 tercatat beberapa kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia yaitu kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun dan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Paulus Tannos, dengan proses ekstradisi dari Singapura yang hingga saat ini masih berlangsung.
Kasus yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan pengusaha besar ini menunjukkan betapa dalamnya akar korupsi di sektor penting seperti pertambangan dan infrastruktur. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch, pada tahun 2024, peringkat korupsi Indonesia masih memprihatinkan yaitu dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang berada di posisi 110 dari 180 negara yang merefleksikan bahwa korupsi masih lemahnya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan.
Transformasi digital di Indonesia menawarkan harapan baru dalam pemberantasan korupsi dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Di satu sisi, teknologi big data dan kecerdasan buatan dapat mendeteksi pola transaksi mencurigakan, membantu pihak berwenang bertindak lebih cepat dan akurat. Di sisi lain, teknologi juga bisa dimanfaatkan oleh koruptor untuk kejahatan yang lebih canggih. Namun apakah transformasi digital benar-benar solusi ampuh atau justru membuka peluang baru bagi para koruptor? Mari kita kupas tuntas dua sisi dari transformasi digital ini.
Sisi Positif Teknologi sebagai Alat Pemberantas Korupsi
Pemerintah telah mengimplementasikan e-government dan e-procurement untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Teknologi ini mengurangi peluang korupsi dengan mencegah mark up harga dan penunjukan pemasok yang tidak adil. Saat ini, teknologi big data dan kecerdasan buatan juga memungkinkan deteksi dini dan analisis data yang cepat untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan. Teknologi blockchain juga menawarkan pencatatan yang aman dan transparan, di mana setiap transaksi tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga dapat memastikan integritas data dan mencegah manipulasi. Dengan demikian, teknologi ini bisa menjadi alat efektif bagi pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku korupsi sebelum kerugian besar terjadi.
Sisi Negatif Teknologi sebagai Pelancar Tindak Korupsi
Produk teknologi dari transformasi digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh koruptor tanpa pengawasan ketat. Koruptor dapat menggunakan celah keamanan, seperti mata uang kripto dan manipulasi data, serta kejahatan siber seperti phishing dan ransomware. Serangan ini sering kali tidak terdeteksi sehingga dampaknya meluas. Terlebih lagi infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh Indonesia juga menjadi kendala dalam penerapan teknologi secara menyeluruh di mana wilayah Maluku dan Papua hanya mencatatkan persentase 33,35% untuk desa dengan akses sinyal telepon seluler yang kuat apabila dibandingkan dengan wilayah pulau Jawa yang persentasenya mencapai hingga 90,63%.
Kebijakan Pemerintah dan Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mengadopsi teknologi untuk memberantas korupsi, salah satunya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang mencakup digitalisasi layanan publik dan perizinan. Selain bentuk pengawasan, masyarakat juga telah memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi karena dapat lebih aktif berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
Dengan demikian, transformasi digital menawarkan harapan baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, namun juga bisa membuka peluang baru bagi para koruptor. Kolaborasi aktif pemerintah dan masyarakat serta pengawasan yang ketat berperan penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan tepat dan efektif dalam memberantas korupsi. Bersama-sama, kita bisa melawan korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik. (Anggreni Dian Kurniawati, SE., M.Sc., Ak., CA, CSA, CTA, ACPA Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, UAJY)