KRjogja.com - KEBIJAKAN Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto banyak membuat kebijakan yang mengejutkan masyarakat luas. Mungkin maksudnya adalah untuk segera memperbaiki negeri ini, namun terlihat masih belum cukup melakukan persiapan. Coba kita lihat saja beberapa contoh berikut ini.
Bulan Januari program Makan Bergizi Gratis mulai dilaksanakan di berbagai kota. Program yang menelan anggaran paling besar ini, mencapai Rp335T, jauh lebih tinggi dibanding anggaran Kemenhan yang Rp185T, paling tinggi di antara anggaran kementerian lain. Namun program ini masih banyak mengalami masalah, tapi tentu Pemerintah tidak boleh berdalih program ini masih baru. Justru persiapannya yang memang dipertanyakan.
Kementerian ESDM membuat aturan mulai 1 Februari 2025, penjualan gas elpiji 3 kg tidak boleh lagi ke pengecer, melainkan harus ke pangkalan. Akibatnya terjadi antrian panjang di mana-mana dan warga semakin jauh mendapatkan gas melon tersebut. Kebijakan ini akhirnya dibatalkan setelah menjadi viral.
Baca Juga: Peluang Lolos Timnas Cuma 7%, Patrick Kluivert: Kami Siap!
Bulan Maret 2025 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 untuk membentuk 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia secara serentak, karena menurut rencana akan diresmikan oleh Presiden pada Hari Koperasi 12 Juli, walau akhirnya mundur 21 Juli. Lalu bagaimana dengan KUD dan Bumdes yang selama ini sudah ada, meskipun banyak yang hidupnya susah, bahkan mati. Mengapa tidak membangkitkan yang sudah ada saja? Belum lagi baru beberapa bulan, Menterinya sudah diganti. Akankah program ini berjalan terus?
Bulan Juli 2025 BPI Danantara meluncurkan Universitas Danantara dengan menggandeng 9 kampus top Cina dan AS. Mengapa tidak membesarkan kampus yang sudah ada saja?
Masih di bulan Juli 2025, PPATK membekukan 28 juta rekening bank yang menganggur selama tiga bulan berturut-turut, dengan alasan salah satunya adalah disalahgunakan untuk kejahatan. Kalau memang ada info begitu, mengapa tidak membekukan rekening yang digunakan untuk kejahatan saja? Malah membunuh tikus dengan membakar lumbungnya. Akhirnya, kebijakan ini dibatalkan.
Bulan Agustus 2025 Menteri Agraria dan Tata Ruang mengumumkan bahwa tanah yang menganggur dua tahun akan diambil alih negara. Warga pun menjadi resah dan terjadi polemik di berbagai media. Namun akhirnya ditegaskan bahwa yang akan diambil alih adalah tanah HGB dan HGU milik negara yang dikelola yang seharusnya dikelola oleh perusahaan.
Baca Juga: Siap-siap, Menkeu Purbaya bakal Bangun Kawasan Industri Tembakau di Kudus
Bulan Oktober 2025 kembali Kementerian ESDM mengumumkan bahwa SPBU swasta harus membeli BBM ke Pertamina, selain harus mengurus ijinnya 6 bulan dari sebelumnya 1 tahun. Sontak keputusan ini membuat SPBU swasta kecewa bahkan ada yang menyatakan akan hengkang dari Indonesia. Mereka menjual BBM dengan ron 92, 95 dan 98, tapi Pertamina hanya punya ron 92 dan 98.
Jangan Sak Deg Sak Nyet
Dari berbagai contoh di atas, terlihat bahwa persiapan menjalankan kebijakan tersebut masih minim. Ini terbukti beberapa kebijakan berhenti di tengah jalan setelah viral. Seharusnya setiap kebijakan disiapkan dengan baik, dibahas rinci dengan berbagai pihak, kalau perlu disimulasikan. Untuk ini bisa minta bantuan para akademisi, mereka banyak menguasai softwarenya. Jangan asal membuat program-program padahal sebenarnya selama ini sudah ada. Apalagi program-program yang terkesan ambisius itu memakan anggaran yang sangat besar, bahkan harus memaksa semua Pemda melakukan efisiensi besar-besaran (sampai ada yang tidak berani menghidupkan AC dan lift).
Sebenarnya bisa mengikuti nasehat Ki Hadjar Dewantoro, yaitu niteni, nirokke, nambahi (melihat, meniru, memperbaiki). Di awal pemerintahan, amati dulu proses bisnis yang ada, lalu pikirkan apa yang perlu diperbaiki atau diganti, barulah melakukan perbaikan. Tidak semua kebijakan Pemerintah sebelumnya jelek. Kalaupun perlu diperbaiki, informasikan kepada publik melalui kanal resmi. Jangan hanya lewat media massa, karena rubrik mereka sangat terbatas.
Baca Juga: Kawal Massa Aksi Bela Palestina, Polresta Yogyakarta Pastikan Aksi di Tugu Tertib dan Aman