Saya segera memetakan masalah dan bersama tim bergerak cepat dalam dua kegiatan. Pertama, melakukan kecaman keras terhadap Komnas HAM melalui media massa nasional karena apa yang dilakukan tersebut melanggar Kesepakatan Perdamaian Helsinki, 15 Agustus 2005, dan berpotensi mengacaukan suasana damai di Aceh. Kedua, secara pribadi saya melakukan pendekatan kepada Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haythar untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh Komnas HAM tersebut bukan mewakili kepentingan pemerintah pusat.Â
Syukur alhamdulillah, berkat hubungan dan kedekatan pribadi saya dengan Wali Nanggroe Aceh, semua masalah dapat teratasi. Gejolak sosial politik dan keamanan di Aceh langsung mereda seketika, dan secara tidak sadar apa yang saya lakukan tersebut menghindarkan pertumpahan darah yang tidak perlu terjadi. Ini adalah operasi intelijen senyap yang saya desain terselesaikan dengan cepat dan efektif tanpa gejolak.
Ketiga, merangkul separatis Papua.
Entah mengapa suatu saat di bulan November 2019 tiba-tiba saya dihubungi oleh beberapa orang di Papua. Intinya ada seorang petingggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) ingin bertemu saya. Pada waktu yang ditentukan akhirnya petingggi OPM tersebut bertemu saya di suatu tempat dan ia menceritakan apa yang terjadi di Papua serta meminta saya terlibat aktif membantu menyelesaikan masalah Papua.Â
Setelah bertemu dengan petinggi OPM tersebut, setidaknya saya mempunyai perspektif baru tentang masalah Papua. Pada kesempatan yang terbaik nanti saat saya bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo, akan saya utarakan usulan penyelesaian masalah Papua dengan pendekatan yang lembut tanpa ingar-bingar suara tembakan senjata.
Keempat, mencegah Indonesia dibawa ke Mahkamah Internasional oleh Vietnam terkait tragedi Anambas tahun 2013, di mana 90-an pelaku ilegal fishing yang merupakan warga negara Vietnam ditahan selama setahun tanpa proses hukum.
Kelima, membagikan sertifikat tanah gratis. Ketika Presiden Jokowi membagikan sertifikat gratis di Sumatera, tepatnya di Kabupaten Langkat, Sumut, begitu Pak Jokowi kembali ke Jakarta, ratusan sertifikat tersevut diambil kembali oleh oknum-oknum tertentu dan memaksa masyarakat untuk membayar tebusan jutaan rupiah jika ingin sertifikat mereka diambil. Keesokan harinya, saya "memasukkan" empat oknum tersebut ke penjara sebagai contoh, dan alhamdulillah oknum-oknum yang lain secara bersama mengembalikan 1.700 sertifikat dalam waktu sehari yang kemudian saya bagikan kembali kepada masyarakat di sana.
Ini adalah beberapa catatan kecil saya sebagai darma bakti saya sebagai anak bangsa kepada negeri yang saya cintai ini.
Entah mengapa dalam posisi saya secara langsung maupun tidak langsung selalu terlibat aktif untuk menuntaskan berbagai masalah krusial yang terjadi di negeri ini. Mungkin juga DNA dari Bedjo, Panglima Teritorium Sumatera pertama, dan satu-satunya manusia di republik ini yang mengeksekusi mati Jenderal Spoor, Panglima Tentara Belanda (1948), yang dijuluki "Harimau Sumatera", dan "Siportangan Bosi" oleh masyarakat Sumatera karena sikap beliau yang tegas dan berani, serta karena jasanya antara lain kita bisa melihat emas Monas (dibawa oleh Jenderal Bedjo dan Kapten Markam dari Kutaraja, Aceh, ke Jakarta atas perintah Bung Karno), atau perjuangan seorang Hakim Agung bernama Prof Supandi atas jasanya memutuskan uji materi Undang-Undang Pemilu yang mambawa "berkah" bagi partai politik terbesar di republik ini, dan otomatis putusan itu menjadi acuan seluruh parpol di negeri ini, yang pasti kami bangga menjadi PUJAKESUMA (Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera).
