Di tingkat kabupaten, prakarsa SID tak bisa lepas dari sejumlah faktor. Pertama, kesiapan kabupaten atas konsep relasi (data) antarsistem berdasarkan hasil pemetaan sistem informasi di tingkat kabupaten, baik sistem oleh pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Kedua, konsep tata kelola data/- informasi desa secara partisipatif untuk beragam isu pembangunan. Ketiga, konsep pembagian peran antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengelolaan, pendampingan, dan pemanfaatan SID. Keempat, konsep regulasi sebagai payung prakarsa dalam jangka menengah. Kelima, konsep koordinasi dan kolaborasi pemanfaatan SID dengan para pihak yang memiliki program di kabupaten setempat.
Prakarsa SID muncul tidak hanya disebabkan kebijakan pemerintah. Kebutuhan masyarakat desa untuk berbenah dan berubah sejalan perkembangan teknologi adalah faktor pendorong SID yang lebih mendasar. Euforia penerapan SID harus selalu dipastikan apakah berbanding lurus dengan kebermanfaatannya. Baik bagi masyarakat di tingkat desa maupun bagi para pihak di supradesa.
(Elanto Wijoyono. Pegiat Combine Resource Institution. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 2 Maret 2018)
