DALAM waktu dua bulan terakhir ini tercatat ada tiga peristiwa besar kerusakan konstruksi bangunan di Indonesia yang menyita perhatian publik dan ini belum termasuk kasus serupa di beberapa daerah. Pertama, kasus robohnya selasar gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta 15 Januari.
Kedua, peristiwa ambruknya dinding terowongan Bandara Soekarno-Hatta, 5 Febuari yang menyebabkan adanya korban jiwa. Terakhir, peristiwa ambruknya tiang pancang proyek tol†Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) menelan tujuh pekerja lukaluka. Semua peristiwa tersebut menunjukkan, ada masalah yang besar dalam dunia pengadaan jasa konstruksi bangunan di Indonesia.
Adanya masalah besar dalam konstruksi bangunan tak hanya mengisyaratkan kelemahan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi juga mengindikasikan, ada sistem yang salah selama pelaksanaan konstruksi bangunan tersebut. Apalagi selama ini sering ditemukan banyaknya kontraktor nakal yang gemar mengulur-ulur waktu penyelesaian proyek hingga para kontraktor yang abai dalam menerapkan SOP untuk memberikan jaminan standar keselamatan para pemakai bangunan.
Jika ada banyak hasil konstruksi bangunan yang tak sesuai harapan dan kualitas, maka pertanyaannya adalah mengapa pemerintah Indonesia tak juga memberi standar kualifikasi yang tinggi bagi para kontraktor pemenang tender konstruksi bangunan di Indonesia?
Masalah Akuntabilitas
Satu masalah besar dalam jasa konstruksi bangunan di Indonesia saat ini adalah, para kontraktor cenderung mementingkan persoalan bagaimana memenangkan tender konstruksi bangunan ketimbang bagaimana menciptakan konstruksi bangunan yang berkualitas, sehingga ada nilai tinggi yang didapat sebagai penghargaan atas karya bernilai tersebut.
Para kontraktor di Indonesia sekarang ini seperti berlombañlomba untuk memenangkan setiap lelang. Segala cara, bahkan seringkali ditempuh untuk memenangkan lelang. Tak jarang carañcara licik pun dipakai demi keuntungan besar proyek, meski ada praktik suap dan korupsi jasa konstruksi bangunan.
Meskipun pada setiap pemerintahan daerah di Indonesia memiliki Panitia kelompok kerja (Pokja) dalam memverifikasi akuntabilitas setiap kontraktor untuk dapat mengikuti proses lelang secara terbuka, tapi tetap saja ada celah yang selalu dimanfaatkan para kontraktor untuk berbuat curang. Biasanya para kontraktor lama atau senior yang justru mendapatkan prioritas memenangkan lelang tanpa peduli penilaian track record positif dari kinerja kontraktor tersebut.
