TANGGAL 20 Oktober lalu, tepat tiga tahun Presiden Jokowi menjalankan roda pemerintahan. Dalam bidang ekonomi beberapa catatan ‘positif’ dan ‘negatif’ dapat dianggap menjadi ‘prestasi’pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla (JK). Strategi dan kebijakan yang diterapkan Presiden Jokowi dalam menggerakkan perekonomian Indonesia penulis sebut ‘Jokowinomics’. Data yang digunakan pada artikel ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Beberapa catatan ‘positif’ dari ‘Jokowinomics’ selama 3 tahun sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%. Kemudian pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 4,88% dan tahun 2016 sedikit meningkat menjadi 5,02%. Sampai dengan kuartal pertama tahun 2017, pertumbuhan ekonomi mencapai 5.01%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi selama 3 tahun terakhir relatif stabil pada kisaran 5%.
Gini Rasio
Kedua, inflasi yang stabil dan relatif terkendali. Pada akhir tahun 2014, tingkat inflasi mencapai 8,36% namun pada era ‘Jokowinomics’ inflasi di bawah 4%. Pada tahun 2015 dan 2016, tingkat inflasi mencapai 3,35% dan 3,02% dan sampai bulan Agustus 2017 terjadi inflasi sebesar 3,62%. Ketiga, ketimpangan pendapatan juga mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari angka Gini Rasio (gabungan perkotaan dan perdesaan). Pada bulan September 2014, angka Gini Rasio mencapai 0,414 kemudian pada bulan Maret 2015 turun menjadi 0,408. Kemudian pada bulan September 2015 turun menjadi 0,402. Pada bulan Maret 2016 dan bulan September 2016 masing-masing sebesar 0,397 dan 0,394. Angka Gini Rasio pada bulan Maret 2017 sebesar 0,393.
Keempat, persentase jumlah penduduk miskin sedikit menurun. Bulan Maret 2016 persentase penduduk miskin (perkotaan dan perdesaan) sebesar 10,86% dan pada bulan September 2016 turun menjadi 10,70%. Selanjutnya pada bulan Maret 2017 persentase penduduk miskin turun menjadi 10,64%. Kelima, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menurun. Pada bulan Februari 2016 besarnya TPT mencapai 5,50% dan kemudian meningkat menjadi 5,61% pada bulan Agustus 2016. Selanjutnya pada bulan Februari 2017 TPT turun menjadi 5,33%. Dengan demikian selama periode bulan Februari 2016 ñ Februari 2017 TPT sedikit mengalami penurunan sebesar 0,17%.
Keenam, peringkat indeks daya saing global Indonesia relatif membaik. Pada tahun 2015 indeks daya saing global Indonesia masuk peringkat ke-37 dan pada tahun 2015 menurun menjadi peringkat ke-41. Selanjutnya pada tahun 2017 meningkat menjadi peringkat ke-36. Ketujuh, indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat. Pada tahun 2014 IPM sebesar 73,8 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 74,8. Selanjutnya pada tahun 2016 IPM mencapai sebesar 75,3. Kedelapan, alokasi dana desa yang semakin meningkat. Pada tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,98 triliun. Tahun 2017 alokasi dana desa mencapai Rp 60 triliun.
Di samping catatan ‘positif’ di atas, penulis mendapat catatan ‘negatif’ dari ‘Jokowinomics’. Catatan termaksud adalah belum optimalnya implementasi dari paket kebijakan ekonomi (Jilid I s/d Jilid XVI). Dugaan penulis hal tersebut terkait dengan koordinasi antarkementerian dan lembaga serta koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang belum berjalan dengan baik.
Ketimpangan antarwilayah masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ dan tantangan bagi Presiden Jokowi. Hal ini disadari Jokowi dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah yang dianggap tertinggal, misalnya Papua. Kebocoran anggaran pembangunan, termasuk dana desa, diduga masih cukup tinggi.
