UTANG menggunung. Kalimat singkat itu barangkali bisa mewakili suasana batin ketika diperlihatkan angka total utang pemerintah telah menumpuk sebesar Rp 3.672,33 triliun. Besaran utang itu dinilai fantastis, mengingat Indonesia sebagai negeri kaya sumber daya alam, dan warganya hidup di kawasan ekuator.
Pemerintahan baru datang silih berganti, tapi seolah tak berdaya menahan laju pertumbuhan utang. Pada 2014 periode terakhir masa Presiden SBY, utang pemerintah mencapai Rp 2.608 triliun. Dua setengah tahun berselang, masa Pemerintahan Jokowi-JK, utang bertambah sebesar Rp 1.067,4 triliun. Pertanyaan kritis adalah seberapa kuat daya ungkit (leverage) utang tersebut bisa menciptakan kegiatan ekonomi produktif? Sehingga kinerja sosial-ekonomi nasional lebih baik dari masa ke masa?
Solvabilitas atau secara bergantian kerap digunakan istilah leverage merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi semua utangnya. Yang menarik, diksi leverage itu memiliki makna yang melekat dengan fungsi utang, yakni tambahan modal berupa modal asing (utang) yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan.
Maknanya utang tetap menjadi pilihan utama perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modalnya, selain dipenuhi dengan ekuitas (modal sendiri). Namun proporsi utang yang terlalu besar, atau melebihi 50% dari total modal, dinilai sebagai perusahaan yang berisiko gagal bayar (default). Hal itu mengindikasikan perusahaan sedang dalam kesulitan likuiditas, atau mendekati fase kebangkrutan.
Dalam perspektif keuangan negara, penarikan utang diperlukan sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit fiskal APBN. Sejalan dengan pandangan di atas, penarikan utang dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB (lihat, Pasal 12 UU No 17/2003).
Merujuk penjelasan pasal tersebut berarti utang pemerintah yang telah terakumulasi sebesar Rp 3.672,33 triliun itu dipandang aman. Pasalnya rasio utang terhadap PDB masih dalam kisaran 28% dan defisit fiskal sebesar 2,41%n. Posisi itu masih jauh di bawah rasio yang ditetapkan UU.
Persoalannya adalah rasio utang dan defisit itu belum cukup akurat untuk menjamin pemerintah mampu melunasi semua utang-utangnya. Pasalnya, seberapa kuat leverage utang yang ditarik pemerintah itu? Semua tergantung pada berjalan atau tidaknya fungsi alokasi utang. Yakni utang pemerintah semestinya diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian (lihat, Penjelasan Pasal 3 UU No 17/2003).
Untuk menakar leverage utang pemerintah, diperlukan kajian kekinian tentang keuangan negara yang mengorelasikan penambahan utang dengan kinerja sosial-ekonomi (sosek) nasional. Ada sejumlah indikator sosek yang barangkali bisa menjadi petunjuk betapa lemahnya leverage utang pemerintah dalam menstimulasi pergerakan ekonomi nasional dan daerah.
