SETAHUN menjelang Pilkada Jateng, mulai terasa gemrengseng. Sejumlah lembaga survei sudah mulai berlomba menakar popularitas dan elektabilitas tokoh-tokoh yang diperkirakan bakal maju.
Uniknya, meski sosok petahana Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas jauh di atas kandidat lain sampai saat ini Sang Gubernur belum mendapat lampu hijau dari DPP PDIP. Secara diplomatis Ganjar menyatakan masih menunggu keputusan ketua umum untuk maju lagi di Pilkada Jateng 2018. Padahal berdasarkan survei yang dirilis Populi Center baru-baru ini tingkat elektabilitas Ganjar lumayan bagus, sebesar 51,6 persen.
Lebih menarik lagi, ternyata PDIP di Jawa Tengah tidak secara utuh mendukung Ganjar. DPC PDIP Kudus bersama ribuan kadernya telah mendeklarasikan dukungan. Mereka mengusung Musthofa, Bupati Kudus untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jateng. Musthofa pun terlihat bukan sekadar iseng. Keseriusannya tampak dari usahanya untuk membangun jaringan ke kabupaten dan kota melalui Forum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Mengapa Ganjar yang kini memimpin Jateng dan masih punya kesempatan menjabat satu periode lagi belum juga mendapat restu untuk mencalonkan kembali sebagai lurahnya Jawa Tengah 2018?
Yang pasti bukan karena persoalan kinerja. Meskipun terobosan-terobosannya saat memerintah tidak begitu gemilang, akan tetapi hal tersebut bukanlah batu sandungan. Sebagai petahana ia memiliki keunggulan strategis dibanding calon-calon lain baik dari segi popularitas, sumberdaya, fasilitas, dan kesempatan bertemu publik yang lebih intens. Tentu hal ini akan menjadi pertimbangan kuat partai untuk mengusungnya kembali.
Lalu apa masalahnya? Hal yang menjadi ganjalan berat bagi Ganjar saat ini adalah kasus e-KTP. Namanya disebut dalam surat dakwaan sidang kasus e-KTP sebagai penerima aliran dana korupsi saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR.
PDIP jelas tidak mau gegabah untuk secara dini mencalonkan figur yang tengah terkena terpaan kasus korupsi. Apalagi kasus korupsi e-KTP ini dampaknya langsung dirasakan publik. Di hampir semua daerah masyarakat mengalami alangkah susah dan repotnya mengurus e-KTP. Tak terkecuali Kota Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah pernah kehabisan blangko e-KTP. Akibatnya pelayanan pembuatan e-KTP menjadi lelet. Bagi lawan politik, sangat mudah untuk menggoreng kasus ini sebagai bentuk kampanye negatif bagi Ganjar.
Sikap menggantung PDIP dan pembiarannya atas deklarasi pencalonan Musthofa sebetulnya adalah bentuk kepercayaan diri PDIP di Jawa Tengah. Sebagai basis kuat PDIP, Jawa Tengah memang dikenal memiliki pendukung-pendukung loyal dan militan. PDIP juga lah satu-satunya partai yang mampu mengusung sendiri calonnya tanpa perlu bergabung dalam koalisi. Siapapun yang dicalonkan PDIP belum pernah kalah. Pada Pilkada 2008, sebelum diusung PDIP Bibit Waluyo tidak pernah unggul dalam surveisurvei. Hanya saja saat diusung oleh PDIP dan dipasangkan dengan Rustriningsih popularitas dan elektabilitasnya langsung melesat dengan signifikan. Demikian pula Ganjar, awalnya bukanlah sosok yang masuk dalam orbit bursa kandidat potensial. Namun selepas resmi menjadi calon PDIP, popularitas dan elektabilitasnya cepat melejit.
