KETIKA polemik soal Undang-Undang Keistimewaan DIY (UUK) sampai di Mahkamah Konstitusi (MK) berarti masalah Keistimewaan Yogya kembali menjadi isu nasional. Positifnya, menunjukkan dinamika pelaksanaan UUK itu sendiri serta tumbuhnya sikap ktitis evaluatif. Negatifnya, wibawa Yogya termasuk Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat menjadi taruhannya. Yang jadi persoalan, seperti publik telah paham, adalah pada Pasal 18 ayat (1) huruf m.
Di mana kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DIY harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Hal itu dipandang diskriminatif karena smengindikasikan bahwa kandidat yang bersangkutan harus punya istri, yang berarti adalah pria. Bagian ini menjadi masalah ke depan karena, seperti publik telah paham, kandidat Sultan yang berarti juga kandidat Gubernur DIY masa depan adalah bergender perempuan.
Namun jikalau melihat Pasal 18 ayat (1) itu secara menyeluruh, substansinya lebih kepada soal kapasitas diri (SDM) dari kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Syarat-syarat seperti bertaqwa kepada Tuhan YME, setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi, NKRI dan pemerintah, serta berpendidikan minimal SMA, lebih menunjuk pada kapasitas dan kompetensi diri. Artinya, tanpa mengecilkan persoalan gender, yang dibutuhkan di masa depan adalah Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang berkapasitas dan berkompeten. Orientasi pada meritokrasi inilah yang seharusnya juga menjadi fokus Yogya, khususnya Kraton sebagai pensuplai para pemimpin dalam Keistimewaan Yogya.
Karena itu, komitmen pada Keistimewaan Yogya yang berbasis pada pelembagaan peran kepemimpinan Kraton harus fokus pada pengkaderan. Dan sejarah telah mencatat keberhasilan pengkaderan Kraton Yogya. Sebagai contoh adalah bagaimana Sri Sultan HB VIII mempersiapkan putranya, Henky, yang kemudian naik tahta sebagai Sultan HB IX hingga benar-benar siap menerima tongkat estafet kepemimpinan dan bahkan muncul sebagai tokoh nasional juga.
Menurut Purwadi (2007), seorang raja (ratu binathara) harus mempunyai tiga macam wahyu. Pertama, wahyu nubuwah, yaitu wahyu yang mendudukkan raja sebagai seorang wakil Tuhan di muka bumi. Kedua, wahyu hukumah, yaitu wahyu yang menempatkan raja sebagai sumber hukum dan wewenang dari Tuhan. Ketiga, wahyu wilayah, yaitu wahyu yang mendudukkan raja sebagai pemimpin yang memberi penerangan dan perlindungan bagi rakyatnya. Dalam bahasa modern, seorang pemimpin harus punya multi inteligensi, dari IQ sampai SQ, dari intrapersonal intelligence sampai interpersonal intelligence.
Monarki Inggris tetap berjaya karena pemimpin yang muncul adalah raja atau ratu yang barkapasitas dan berkompeten. Kerajaan Inggris sangat mengkader para kandidat raja dan ratunya. Ambillah contoh rekam jejak prestasi Pangeran William, putra Pangeran Charles bersama mendiang Diana Spencer. William meniti karir dari menjadi kadet (2006), Letnan di Blues and Royals (2006), petugas penerbagan Royal Airforce (2008-2009), sub-Letnan di Royal Navy (2009). dan Kapten di Blues and Royals serta Kapten penerbang Royal airforce (sejak 2009). Ia pun mendapat tanda jasa Royal Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter (2008) dan Extra Knight of the Ancient and Most Noble of the Thistle (2012).
Begitu pula dengan Negeri Belanda, suksesi sukses menampilkan ratu dan raja baru yang berkualitas dan dipercaya rakyat. Pada 30 April 2013 lalu, selain berpesta memperingati Hari Ratu, negeri kincir angin itu bersukaria menyambut pergantian pucuk pimpinan kerajaan dari Ratu Beatrix kepada sang putra mahkota, Raja Willem. Pada tahun itu, menurut jejak pendapat IPSOS, sebanyak 78 persen warga Belanda mendukung penuh monarki, naik 4 persen dari tahun sebelumnya.
Dalam Kitab Pararaton (1600-an) yang merupakan kidung dan cerita prosa diceritakan bagaimana raja-raja dan para bangsawan di Jawa saling membunuh demi berebut harta, tahta, dan wanita. Fokus pada kekuasaan membuat kita terpecah dan terjajah. Fokus pada pengkaderan akan melahirkan pemimpin berkapasitas.
