KITA berharap setelah pilkada usai, masyarakat kembali solid. Melepaskan berbagai sentimen politik, primordial dan agama yang sebelumnya terasa kental mewarnai. Semua kembali lebur dalam persaudaraan. Tak sepantasnya persaudaraan dikorbankan demi kepentingan jangka pendek bernama kekuasaan. Kita bersaudara selamanya. Persaudaraan berkebangsaan merupakan modal sosial-kultural yang sangat penting di dalam membangun peradaban bangsa, termasuk demokrasi yang bermartabat.
Demokrasi bermartabat adalah demokrasi yang memposisikan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan. Karena itu, kekuasaan yang dilahirkan melalui demokrasi harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan, kelompok elite kekuasaan apalagi elite ekonomi alias penguasa modal. Pemerintah dan penyelenggara negara adalah pelayan rakyat, bukan pelayan penguasa modal. Mereka harus patuh menjalankan konstitusi.
Apakah pilkada serentak kali ini melahirkan pemimpin yang mampu menerjemahkan dan mewujudkan nilai-nilai dasar negara dan amanah konstitusi? Itu pertanyaan besar, yang selalu menantang untuk dijawab oleh para pemimpin. Pada level politik, pemimpin/kepala daerah (walikota, bupati dan gubernur) adalah regulator dan fasilitator sekaligus administrator. Mereka menerjemahkan konstitusi melalui regulasi demi memfasilitasi kebutuhan dasar publik sesuai dengan hak-hak fundamentalnya. Dalam mekanisme pelayanan yang berkaitan dengan anggaran kegiatan, mereka bertindak sebagai administrator.
Pada level kultural, kepala daerah adalah pemimpin yang berkewajiban memberikan orientasi dan inspirasi bagi publik. Hal ini berkaitan dengan budaya nilai/etika/norma/moral/hukum, budaya perilaku/ekspresi, dan budaya berkarya baik secara tangible maupun intangible. Untuk itu, kepala daerah dituntut memiliki nilai-nilai kepemimpinan kultural. Yakni, kepemimpinan yang bekerja atas kesadaran nilai-nilai budaya demi beberapa tujuan. Pertama, mendorong penguatan karakter masyarakat (berkesadaran etis, cakap secara teknis, kreatif/inovatif, mandiri) sesuai dengan kepribadian budaya bangsa.
Kedua, menciptakan peluang budaya, sosial, ekonomi dan politik untuk mengembangkan potensi, martabat serta kesejahteraan publik. Hal ini lazim disebut pemberdayaan masyarakat yang tujuan pentingnya adalah menjadikan masyarakat sebagai subjek atau produsen kebudayaan dan bukan konsumen kebudayaan seperti selama ini terjadi. Ketiga, menciptakan infrastruktur sosial dan budaya yang menjawab kebutuhan perkembangan masyarakat. Keempat, mendistribusikan kekuasaan secara adil ke publik. Artinya, publik diposisikan sebagai subjek dan selalu dilibatkan dalam pembangunan sehingga turut menikmati hasil-hasilnya baik secara material maupun non-material.
Kepala daerah yang bervisi budaya selalu berorientasi pada nilai-nilai peradaban publik. Tidak semata-mata mengejar kepentingan ekonomi dengan menjadikan daerahnya tak ubahnya pasar bebas yang hanya menguntungkan para penguasa modal besar (asing/domestik). Ekonomi memang sangat penting tapi harus selalu diselaraskan dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat.
Kita mengidealkan Indonesia ke depan menjadi negara dan entitas besar bangsa yang berbudaya, bermartabat dan berperadaban tinggi. Menjadi negara-bangsa modern tapi tetap memiliki kepribadian budaya, sehingga tidak menjadi bangsa yang anonim atau bangsa yang tercerabut dari akar budayanya. Kita bisa mencontoh China, Jepang dan Korea Selatan yang modern tapi tetap berbasis pada kekuatan nilai-nilai budaya tradisi. Mereka memahami kebudayaan sebagai kontinuitas, di mana nilai-nilai lama menjadi inspirasi penting di dalam membangun kebudayaan dan peradaban.
Setiap kepala daerah punya otoritas dan peluang untuk menjadikan kota atau daerahnya maju, makmur, dan modern tanpa harus tercerabut dari akar budayanya. Untuk itu dibutuhkan visi, gagasan, konsep dan program yang matang/konseptual sekaligus kemampuan teknis/manajerial serta gairah/etos kerja. Artinya, dibutuhkan strategi kebudayaan yang visioner dan operasional serta tenaga-tenaga terampil dan punya visi.
