SUDAH beberapa kali ditemukan sejumlah buku teks penunjang yang memuat konten tak layak dibaca oleh anak-anak dan ditarik. Kini ditemukan buku sekolah elektronik (BSE) IPS SD Kelas VI yang menyebutkan Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Juga ada ‘pengenalan’ LGBT untuk anak belajar membaca tingkat PAUD. Ini menunjukkan konten buku teks yang digunakan di sekolah masih bermasalah.
Kemendikbud telah beberapa kali membuat kebijakan terkait buku teks. Saat Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi, KBK) berlaku, untuk memenuhi kebutuhan buku teks pemerintah melalui Panitia Nasional Penilaian Buku Pelajaran (PNPBP) mengadakan penilaian buku. Buku teks yang lolos seleksi digunakan sebagai acuan pembelajaran di sekolah. Namun, karena ada dugaan KKN melalui mark-up dalam pengadaan buku matematika SD/MI melalui mekanisme block grant, pengadaan buku teks tidak berjalan dengan baik.
Pada era Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), buku teks yang digunakan juga harus lolos penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Buku teks yang lolos penilaian rencananya akan digunakan selama lima tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi persoalan klasik: setiap tahun ajaran baru orangtua harus membeli buku baru. Namun, buku teks yang telah lolos penilaian BSNP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran ternyata hanya digunakan selama satu tahun. Hal ini karena pemerintah membuat kebijakan baru: BSE.
Kebijakan BSE berdasarkan Surat Edaran Mendiknas No 88/MPN/LL/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan didukung Permendiknas No 28 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Perubahan atas Permendiknas No 13 tahun 2008 tanggal 16 April 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Buku Teks Pelajaran yang hak ciptanya dibeli pemerintah. Pengadaan BSE bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penyediaan buku teks yang bermutu, murah, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini menghasilkan ratusan judul buku teks untuk jenjang SD sampai SMA/SMK.
Di samping buku teks, siswa diberi buku penunjang sebagai sarana untuk menambah pengetahuan. Akan tetapi, tidak semua buku penunjang berkualitas baik. Pengalaman penulis ikut menyeleksi buku-buku penunjang bantuan pemerintah di sebuah perpustakaan sekolah dasar menjumpai sejumlah buku yang isinya sangat tidak mendidik.
Usulan
Selama ini pengadaan buku teks dan buku penunjang dilakukan melalui penilaian terhadap naskah buku yang diajukan penulis/penerbit. Penilaian melibatkan sejumlah kalangan, termasuk dari unsur perguruan tinggi. Para penilai biasanya dikarantina dalam rentang waktu tertentu. Menilai ratusan judul buku dalam waktu terbatas tentu bukan pekerjaan mudah. Akibatnya, buku-buku yang lolos penilaian pun jauh dari harapan.
Setiap pergantian kurikulum hanya urutan penyajian materi dan metode pembelajarannya yang berubah. Isi (materi) pelajaran, khususnya pelajaran matematika dan ilmu-ilmu sains, relatif tetap. Penulisan buku-buku teks pelajaran matematika dan sains sebagian besar menggunakan acuan buku-buku berbahasa Inggris.