Sebagai teladan kesederhanaan, Jokowi pasti didukung rakyat ketika dengan tegas hendak memberantas korupsi, suap menyuap dan pungli. Namun, kehendak Jokowi tersebut bukan hanya membutuhkan dukungan rakyat melainkan yang lebih penting lagi membutuhkan dukungan semua pejabat dan wakil rakyat.
Dukungan rakyat tidak ada gunanya jika tanpa dukungan wakil rakyat dan semua pejabat pemerintahannya. Masalahnya, bagaimana jika seumpama kebanyakan wakil rakyat dan pejabat pemerintahan ternyata tidak layak dianggap sebagai teladan kesederhanaan. Yang artinya layak diduga menjadi bagian dari merajalelanya korupsi, suap menyuap dan pungli?
Masalah tersebut layak digarisbawahi, karena mengingatkan kegagalan upaya pemberantasan korupsi, suap menyuap dan pungli pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Lebih konkretnya, upaya pemberantasan korupsi, suap menyuap dan pungli juga pernah digalakkan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya namun semua gagal. Karena tidak mendapat dukungan penuh dari wakil rakyat dan semua pejabat pemerintahan dengan bukti bisa menjadi teladan kesederhanaan pula.
Oleh karenanya, sekarang dan di masa-masa mendatang, terkait upaya pemberantasan korupsi, suap menyuap dan pungli, dukungan penuh dari wakil rakyat dan semua pejabat pemerintahan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya, wakil rakyat dan semua pejabat pemerintahan mau tidak mau harus menghayati hidup sederhana.
Setelah tiga tahun memimpin pemerintahan, Jokowi tetap layak dianggap menjadi teladan kesederhanaan. Karena itu layak diharapkan berhasil memberantas korupsi, suap menyuap atau pungli di negeri ini.
Jika sampai Jokowi gagal memberantas korupsi, suap menyuap atau pungli, rakyat tentu sulit berharap kepada siapa lagi. Karena teladan kesederhanaan masih sangat langka di negeri ini.
(Manaf Maulana. Penulis dan pemerhati sosial budaya. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 11 November 2017)