Dalam kondisi demikian pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara rutin lima tahunan; terkadang disusul pemilu legislatif dan presiden. Di sela-sela itu berlangsung pula pemilihan kepala desa, kepala dusun atau pimpinan komunitas secara umum terbatas. Tokoh yang berambisi (dan organisasi pendukungnya) dan para pemilihnya sama-sama berada dalam masyarakat pascaetika. Ibarat stoples bertemu tutupnya, meruyaklah praktik politik uang seputar pelaksanaan pemilu/- pilkada.
Itulah yang berlangsung sejak tiga-empat dasawarsa terakhir: ambisi yang tinggi untuk memperebutkan posisi bermartabat sebagai pimpinan jatuh di tengah-tengah kondisi pengabaian masif terhadap etika dan budi pekerti luhur. Meski money politics itu pelanggaran hukum, etika dan konvensi sosial, hanya sebagian (kecil) saja yang berhasil menahan diri tidak menerima/- tidak melakukan.
Pada saat yang sama setiap hari ulama, guru, tokoh masyarakat, ilmuwan, filsuf --pendeknya siapa saja-- menegaskan keharusan manusia (Indonesia) untuk berperilaku baik, berbuat baik, berpikir dan bertindak benar. Ajakan dan seruan itu disampaikan seolah tanpa henti. Namun manakala berlangsung pemilu, pilkada, dan seterusnya, semua ajaran kebaikan itu seperti dibalikkan, dibuang, diabaikan oleh sebagian (besar) warga lainnya. Itulah saatnya terjadi money politics.
Kajian tentang money politics di Indonesia sudah banyak diterbitkan, terakhir tentang pileg oleh Aspinal-Sukmajati (2015). Masih diperlukan kajian serius untuk melihat kronologiparalel dan korelasi meruyaknya money politics dengan penyingkiran sistemik budi pekerti dalam masyarakat. Kajian seperti itu mungkin sulit dilakukan lantaran level of analysis kedua tema besar itu berbeda; selain itu juga kemungkinan akan terbentur dengan magnitude permasalahan yang luar biasa.
(Farid B Siswantoro. Komisioner KPU DIY, mahasiswa Pascasarjana MIP-UMY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 18 Februari 2017)