UJIAN Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disebut juga Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini berjalan. UNBK dipandang sebagai langkah efektif mengeliminir tindak kecurangan yang kental mewarnai pelaksanaan UN PBT.
Sesungguhnya UNBK yang dilaksanakan di Indonesia belum sepenuhnya menggunakan sistem online. Bisa dikatakan masih semi-online, yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah). Kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal (sekolah) secara offline. Selanjutnya hasil ujian dikirim kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara online (upload).
Lebih Praktis
Ujian berbasis teknologi biasanya lebih praktis, namun lebih mahal di awalnya. Terutama pada sisi pengadaan alat dan pelatihan sumber daya manusia. Di samping itu, disparitas sumber daya dan kesiapan infrastruktur antarwilayah menyebabkan percepatan UNBK terhambat. Diperlukan langkah terobosan memasifkan pelaksanaan UNBK. Satu di antaranya melalui penerapan sistem sharing resources atau ujian menumpang di sekolah lain.
Penyelenggaraan UNBK pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014 secara online dan terbatas di SMP Indonesia Singapura dan SMP Indonesia Kualalumpur (SIKL). Hasil penyelenggaraan UNBK pada kedua sekolah tersebut cukup menggembirakan dan semakin mendorong untuk meningkatkan literasi siswa terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selanjutnya secara bertahap pada tahun 2015 dilaksanakan rintisan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 556 sekolah. Terdiri atas 42 SMP/MTs, 135 SMA/MA, dan 379 SMK di 29 Provinsi dan Luar Negeri.
Data Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan, sekolah yang menyatakan siap melaksanakan UNBK pada tahun 2017 sebanyak 12.102. Terdiri atas 3.215 SMP/MTs, 3.603 SMA/MA, dan 5.284 SMK. Terjadi peningkatan jumlah dari tahun 2016. Jika diakumulasi, sekolah yang sudah siap dan telah mendaftar menjadi pelaksana UNBK setara dengan 13% populasi sekolah penyelenggaraan ujian nasional (UN) yang mencapai 97.645 unit sekolah. Jauh dari target awal 60%.
Sharing resources menjadi pilihan dengan konsekuensi pemerintah menyiapkan skema penyelenggaraan UNBK yang berbeda untuk tahun 2017. Skema khusus diperlukan untuk antisipasi keterbatasan infrastruktur yang dimiliki masing-masing sekolah. Hal ini untuk menepis anggapan bahwa perluasan pelaksanaan UNBK sama dengan pengadaan infrastruktur secara massal. Prinsipnya, pelaksanaan UNBK dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur yang telah ada di sekolah. Sekolah penyelenggara UNBK tidak hanya melaksanakan ujian bagi anak didik di tempatnya sendiri, melainkan menjadi tempat pelaksanaan ujian bagi siswa dari sekolah lainnya.
Beberapa hal perlu mendapatkan perhatian jika sharing reseources diimplementasikan. Pertama, jangan sampai peserta UNBK dari sekolah lain merasa bahwa ia menjalani ujian menggabung. Hal ini penting terkait dengan ongkos psikologis. Bagaimanapun juga ujian menggabung dapat memicu munculnya perasaan rendah diri.