KRjogja.com - SESUNGGUHNYA demokrasi di negeri ini sudah berjalan jauh di negeri ini, tetapi masih terus menghadapi ujian. Ujian terhadap demokrasi muncul dari berbagai dimensi. Semakin terbuka berbagai kasus korupsi baik di lembaga yudikatif, ekskutif, dan legislatif, pada gilirannya akan bermuara pada turunnya kadar demokrasi.
Sementara itu arus globalisasi melanda negeri ini. Dengan demikian, paham demokrasi di Indonesia berada dalam posisi yang terjepit antara derasnya arus globalisasi yang menuntut adanya transparansi dan demokratisasi dengan masih kuatnya politik uang, semangat sektarianisme dan etnisitas. Karena itu tidak mengherankan jika terjadi tawar menawar pelaksanaan demokrasi.
Di sisi lain, masalah-masalah yang menggerogoti demokrasi, terutama sekali yang bersumber pada masalah regionalisme, provinsialisme, sentrifugalisme, kolektivisme atau nasionalisme etnik, sejak reformasi digelar dapat dikatakan masih menggejala dan menghambat pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Kondisi ini menyebabkan sensitifnya sikap-sikap terhadap rasa keindonesiaan. Ironisme, memang masih ada kelompok-kelompok yang ingin memaksakan kehendaknya asal idealismenya tercapai, sehingga terus mengancam demokrasi kita.
Kita sadari pula bahwa bangsa kita terlalu cepat melompat ke demokrasi modern, sehingga muncul berbagai masalah. Kondisi yang terpola dalam waktu kurang lebih tiga dasawarsa dalam kungkungan realitas yang semu, merupakan kendala yang begitu berat bagi bangsa kita, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara untuk beranjak ke pemikiran masa depan. Model kepemimpinan, sharing sosial, politik dan tentu saja ekonomi nampak jelas bahwa banyak orang baru berada dalam tahap demokrasi dini, di mana individu masih memberi penilaian moral atas dasar kepentingan egoisnya sendiri.
Dengan kondisi yang setiap kali terus muncul dan memprihatinkan itu, apakah tidak menghambat pencapaian cita-cita proklamasi? Apakah demokrasi modern yang kita bina sampai saat ini bisa mempengaruhi rasa keindonesiaan kita untuk menuju ke masyarakat baru Indonesia yang menyejukkan atau malah sebaliknya?
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sesungguhnya rakyat sudah semakin dewasa berpolitik, namun yang di atas justru tampak adanya kekurangdewasaan berpolitik, memburu kepentingan pribadi dan golongan. Rakyat yang sudah sadar politik merasa sesak jika melihat tingkah laku tokoh-tokoh yang ambisius dan tidak pro rakyat.
Baca Juga: Hadirkan Koleksi Terbaru Gandeng Shaggydog, Dagadu Bidik Anak Muda Kekinian
Jika kita jujur, sesungguhnya kondisi negeri ini sedang mengalami ujin. Dalam kondisi seperti itu, kiranya kita perlu melihat cita-cita para pendiri negara ini. Mereka terlihat dengan jelas betapa tingginya kematangan persepsi, kecermatan antisipasi dan kearifan sikap para pendiri negara ini dalam mempertaruhkan segalanya demi terbentuknya negara Indonesia.
Melihat sejarah pembentukan negara nasional itu, kita semua pantas merasa malu, jika masih banyak pemimpin yang masih menyimpan pikiran dan obsesi yang terkotak-kotak dan ingin menonjolkan kepentingan pribadi atau kelompoknya di atas kepentingan umum. Sikap seperti itu bukan hanya menunjukkan lunturnya pencapaian cita-cita luhur bangsa Indonesia, namun sudah merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi.
Apabila kita coba merenungkan permasalahan yang berkembang saat ini, pada dasarnya bersumber dari sikap dan perbuatan egoisme yang kotor. Mungkin tidak disadari bahwa perjuangan yang berlatar belakang untuk kepentingan pribadi atau golongannya akan membuat demokrasi belum stabil, dan membuat negeri tercinta ini terpuruk.
Baca Juga: Terdakwa Kasus Korupsi BUMDes Berjo Divonis Lebih Ringan
Bagaimanapun juga sistem demokrasi memang tidak dapat dipisahkan dengan adanya pemilu, dan peserta pemilu adalah partai yang memang menjadi pilar utama sistem itu. Di sisi lain, partai di Indonesia pasti menjadi sarangnya politisi. Jika korupsi, politik uang, politik golongan dan lain-lain tidak diberantas, maka demokrasi akan terus terkungkung.
Mudah-mudahan para pemimpin sekarang ini mampu menjunjung tinggi semangat demokrasi, sehingga semangat persaudaraan terus terbina. Hal-hal yang bisa mencurigakan masyarakat seperti dwifungsi TNI harus dihindari. Mereka harus mampu menjadi negarawan, sehingga lebih memikirkan persoalan bangsa dan negara. (Drs A Kardiyat Wiharyanto, M.M, Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)