Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seyogyanya lembaga intelijen negara dikembalikan ke "khittah"-nya sebagai lembaga sipil yang independen. Kepala intelijen negara juga seharusnya dijabat sipil yang berintegritas tinggi, independen dan mempunyai loyalitas tinggi kepada negara.Â
Harapan ini yang ingin saya sampaikan kepada Presiden Jokowi agar segera menunjuk Kepala BIN dari unsur sipil dan sekaligus meluruskan kembali tata kelola lembaga intelijen negara agar dapat berfungsi seperti seharusnya. Saran saya sebaiknya calon Kepala BIN adalah seorang sipil yang mempunyai komitmen untuk mengurai titik simpul di wilayah rawan seperti Papua dan Aceh. Kalau kedua daerah ujung tersebut stabilitas politik dan keamanannya dapat terkendali, saya punya keyakinan permasalahan di wilayah lain dapat dikelola dengan lebih baik lagi.
Dari pengamat saya, beberapa figur sipil yang ada yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang tinggi serta mempunyai koneksi yang kuat dengan berbagai kelompok di Papua, Aceh serta daerah lain adalah Suhendra Hadikuntono. Sosok Suhendra ini memiliki kriteria yang sangat layak untuk menjadi nakhoda BIN karena di samping mempunyai kemampuan tinggi dalam menganalisis suatu masalah, juga tidak punya kaitan dengan partai dan kelompok mana pun di negeri ini.
Semoga masukan ini mendapat perhatian dari Presiden Jokowi dan bisa menjadi solusi jitu untuk keluar dari problema silang sengkarut kepentingan terhadap jabatan Kepala BIN. Supremasi sipil dan independensi adalah kata kuncinya.
Rudi S Kamri
(Pemerhati Sosial Politik)
