KOTA Yogyakarta, pekan lalu ditinggal mudik para perantau. Mudik, menurut Umar Kayam (2002) ialah ruang segalanya dimulai. Ruang suami-istri pemula beranak-pinak, bercucu, bahkan bercicit. Tatkala buah hati menginjak remaja, tanah atau pategalan menyusut lantaran diiris sesuai pakem warisan. Mereka kemudian ada yang nglembara dan menetap ke kota, lahan transmigrasi, serta daerah lainnya.
Sedari dulu, Yogya merupakan jujugan perantau dari kawasan lain guna mencari secentong nasi. Di Kota Gudeg ini, sejatinya berlaku tiga konsep urbanisasi yang membulatkan fenomena orang-orang bebara. Pertama, urbanisasi informal. Perantau tanpa bekal ijazah dan segepok uang nekat mendatangi Yogya sebab kondisi perekonomian di kota ini dinamis. Rombongan dari pedesaan Klaten merangsek dan memilih berjualan angkringan. Tanah kurang subur dan musim panen setahun dua kali di kampung tak cukup menyangga kebutuhan keluarga. Maka, bakul angkring dipandang sebagai siasat jitu bertahan hidup.
Spirit Merantau
Sementara itu, warga dari Gunungkidul turun gunung meninggalkan pategalan yang tandus dengan menjajakan bakmi yang mula-mula memakai gerobak dorong pada malam hari. Spirit merantau tercipta akibat dari kerasnya alam. Kaum urban lainnya ada yang makarya sebagai buruh toko Tionghoa, tenaga kasar pabrik, kuli pasar, kuli bangunan, dan pembantu rumah tangga. Tak bisa dilupakan komunitas orang Madura turut mewarnai arus urbanisasi dengan jualan sate dan keahlian memotong rambut. Para pekerja informal tersebut menambah kehidupan sosial di Yogya makin menggeliat. Dinilai sukses, pemudik dengan cara gethok tular menarik kerabat dan tetangga untuk ikut mengadu nasib bersamanya.
Kedua, urbanisasi modern. Eksistensi pemerintah kolonial Belanda dibuktikan dengan adanya benteng Vredenburg dan beberapa perkantoran di pusat kota. Kehadiran mereka ternyata membawa angin perubahan dalam urusan pekerjaan. Karena jumlah sumber daya manusia terbatas, tuan kulit putih butuh pegawai pribumi guna menjalankan roda pemerintahan di tingkat lokal. Contohnya, insiyur, mantri, dokter, penyuluh, guru, mandor, pegawai pos, pegawai bank, petugas kereta api, dan birokrat lainnya. Namun, hanya dari kalangan berduit serta keturunan priayi alias bukan dari lapisan sosial wong cilik yang bisa duduk di tangga birokrasi kolonial selepas mengenyam pendidikan formal yang didirikan Belanda. Saat itu masih berlaku diskriminasi di bidang edukasi. Setelah mengantongi ijazah dan punya keahlian yang diunduh dari guru Eropa, anak bekel (lurah), anak wedana dan anak saudagar pinggiran Yogya nglembara menjadi binnenland bestur (BB) atau pegawai kolonial yang mengabdi kepada Walanda. Dalam studi sejarawan Robert van Niel (1987), mereka disebut elite modern atau’manusia baru’.
Ketiga, urbanisasi tradisional. Fenomena ini bersumber dari pusat kekuasaan Kraton Kasultanan, Pura Pakualaman, dan ndalem bangsawan-priyayi. Dulu, wong ndesa berkeinginan kuat datang ke kutharaja (ibukota kerajaan) untuk memperoleh tiga simbol sosial: drajat, pangkat, dan semat. Mereka bermimpi menjadi priayi lewat jalan ngenger atau nyuwita pada keluarga darah biru dan priayi terlebih dahulu. Dengan cara mbatur inilah, mereka ngangsu kawruh kepada ndara tentang cara berpakaian, Bahasa Jawa krama, suba sita atau tata krama yang merujuk pada kebudayaan tinggi istana.
Agen Budaya
Keluarga di kampung asal justru mendukung kegiatan ini, sebab percaya pada unen-unen klasik: ngluyur yo ben anggere lancur dan mlincur yo ben anggere oleh pitutur. Lantaran kerja dan etikanya diakui bagus, sebagian batur diajak ndara-nya ngawula pada pemerintah kerajaan tradisional. Akhirnya, cita-cita terealisasi jua. Saat mudik ke tanah kelahiran, mereka diposisikan agen budaya keraton yang mumpuni (mengetahui makna) dalam hal nilai-nilai keutamaan. Dengan tingkah laku, tingkat pemikiran, dan perkataan yang baik, berarti abdi dalem telah memperlihatkan kecerdasan yang dilegitimasi (bersumber) dari istana.
