PEMBANGUNAN infrastruktur bukan untuk tujuan jangka pendek, tapi jangka panjang. Pengamanan jangka panjang atas dinamika perekonomian negara, suatu akibat langsung dari ketersediaan infrastruktur yang memadai. Tanpa ketercukupan infrastruktur akan sangat sulit mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Ketercukupan infrastruktur adalah salah satu fundamental ekonomi. Tanpa infrastruktur yang memadai, gerak perekonomian tidak efisien dan mobilitas sosial terganggu. Kemiskinan, kesenjangan, dan kerawanan sosial makin sulit diatasi.
Infrastruktur fisik yang bersifat strategis, dibangun pasti akan memakan waktu panjang, biaya besar, dan mengerahkan segenap sumberdaya. Bahkan, pembangunan infrastruktur fisik harus dibarengi dengan pembangunan ‘infrastruktur sosial dan kultural’. Tidak pernah bisa berdiri sendiri. Pembangunan infrastruktur strategis selalu membawa konsekuensi kompleks, tidak sederhana, dan penuh pengorbanan. Karena itu, pembangunan infrastruktur strategis, memerlukan pemimpin negara yang visioner dan berani bersikap serta bekerja dengan tindakan. Bukan sebatas bekerja dengan opini, retorika, konsepsi, dan kegilaan pada wacana serta pencitraan.
Saat ini, salah satu kritik penting atas gencarnya pembangunan infrastruktur, adalah perlunya dana besar yang mengancam APBN, defisit anggaran. Sehingga Pemerintah dianggap dan dituduh mengambil ‘jalan pintas’ untuk memperoleh sumber pembiayaannya. Mulai dari (1) penambahan utang luar negeri, (2) swastanisasi dan penjualan asset BUMN, (3) penaikan berbagai macam tarif, (4) penaikan berbagai macam pajak dan cukai, serta (5) pencabutan berbagai macam subsidi produk strategis. Hal-hal yang secara keekonomian bersifat kalkulatif ini oleh para pengritik dibumbui dengan lansiran opini tentang nasionalisme, antiproduk dan tenaga kerja asing terkait dengan kedaulatan negeri merdeka.
Infrastruktur Mangkrak
Saat ini, utang luar negeri, termasuk utang baru, lebih banyak sebagai utang warisan pemerintahan sebelumnya. Di dalamnya, terkandung pula kewajiban warisan, jatuh tempo pembayaran cicilan pokok dan bunga utang-utang tersebut. Celakanya, kewajiban pembayaran utang luar negeri itu di antaranya, dulu dari peruntukan pembangunan infrastruktur strategis yang mangkrak. Mangkrak di perencanaan, mangkrak di pelelangan, mangkrak pula pada proyek yang sudah berjalan dan makan anggaran. Keadaan ini sekurangnya membawa dua akibat penting, yaitu (1) utang luar negeri menjadi tidak efektif, dan (2) penyediaan infrastruktur tertunda (molor) dan terlambat. Risikonya, laju perekonomian tersendat dan utang luar negeri menjadi sangat membebani.
Jika saat ini ada penambahan utang luar negeri, dan utang tersebut langsung dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur strategis dan produktif, yang diselesaikan dalam waktu cepat, tepat, dan langsung berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi, tentu utang luar negeri menjadi produktif. Utang luar negeri harus dimanfaatkan secara produktif sehingga tidak akan pernah mengganggu anggaran negara. Celakanya, warisan ‘infrastruktur mangkrak’ juga membebani anggaran dan menimbulkan kewajiban baru yang sebenarnya tidak perlu.
Kita mengalami suatu masa, dimana pembangunan infrastruktur melempem, bahkan mangkrak atau mandek di tengah jalan. Sehingga ketika laju perekonomian hendak dipacu kuat-kuat, tetap saja lambat dan berat akibat kepincangan infrastruktur baku maupun penunjang. Bagaimana akan membangun pabrik kalau listrik saja tak ada? Bagaimana mau menggenjot produk pertanian, kalau rantai distribusi panen tak tersedia jalan, angkutan, dan pabrik pengolahan?
Kebutuhan Mutlak
